Home / Advertorial / Daerah / Maros

Rabu, 31 Agustus 2022 - 12:34 WIB

Advokasi Pendampingan PUG, Wabup Maros Harapkan Ini

Foto bersama Wabup Maros Suhartina Bohari (lima dari kanan) bersama jajaran DP3AP2KB dalam kegiatan advokasi kebijakan pendampingan PUG, di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Rabu (31/8/2022)/ Foto : Pemkab Maros

Foto bersama Wabup Maros Suhartina Bohari (lima dari kanan) bersama jajaran DP3AP2KB dalam kegiatan advokasi kebijakan pendampingan PUG, di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Rabu (31/8/2022)/ Foto : Pemkab Maros

RAKYATSATU.COM, MAROS -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Maros terus berupaya mewujudkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini sejalan dengan dilaksanakannya advokasi kebijakan pendampingan PUG, di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Rabu (31/8/2022).

 

 

Sebelumnya, Kabupaten Maros dalam bidang pengarusutamaan gender 2016 dan 2018 telah meraih penghargaan pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden RI setiap 2 tahun sekali.

 

 

Selanjutnya di 2021, penghargaan yang diperoleh Maros berhasil meningkat ke kategori utama. Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari yang turut hadir membuka kegiatan mengungkap, evaluasi untuk anugerah APE akan kembali dilakukan tahun ini.

 

 

“Penilaiannya dilakukan tiap dua tahun sekali. Tahun ini akan dimulai evaluasi untuk penilaian tahun 2023. Semoga Maros dapat menduduki posisi mentor atau setidaknya bisa bertahan di posisi utama,” harapnya.

 

 

Perempuan yang kerap disapa Hati ini juga menyebutkan, komponen penting dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender yaitu Pokja PUG, Focal Point pada OPD, Forum data gender anak dan data Sistem Informasi Gender Anak (SIGA). Kesemuanya diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

 

 

“Hanya saja belum dapat berjalan secara optimal, ini karena masih terbatasnya fasilitator yang mampu mendampingi perangkat daerah. Melalui advokasi ini semoga bisa lahir fasilitator yang dapat mendampingi pelaksanaan PPRG di masing-masing kecamatan dan desa,” sebutnya.

 

 

Ia menegaskan, dalam pengarusutamaan gender dibutuhkan data yang akurat. Ini dilakukan untuk menetapkan perencanaan kebijakan yang tepat.

 

 

“Sebelum keluar surat edaran dari Bupati, para kepala desa mulai dari sekarang silahkan buat data real dalam setiap kasus yang ada di desanya. Termasuk data kemiskinan, data stunting, dan beberapa data yang bisa dijadikan dasar penanggulangannya,” jelas Hati.

BACA JUGA :  Kategori Baik Sistem Merit, KASN Beri Penghargaan Pemkab Wajo

 

 

Menurutnya, data adalah dasar pembuka wawasan dalam melakukan perencanaan. Sehingga akan melahirkan suatu kegiatan yang bisa menyelesaikan permasalahan dan kesenjangan untuk mencapai pembangunan yang ingin dicapai.

 

 

“Kompleksitas permasalahan perempuan dan laki-laki memberikan penyadaran bahwa permasalahan tidak dapat dilakukan sendiri. Maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama antar seluruh perangkat daerah terkhusus kepala desanya,” tuturnya.

 

 

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Hasmawati menjelaskan, tujuan dilakukannya Advokasi kebijakan pendampingan PUG termasuk PPRG adalah untuk melahirkan fasilitator pendamping pelaksana di tiap-tiap desa. Kegiatan advokasi tersebut akan berlangsung selama satu hari

 

 

“Kegiatan ini diikuti oleh 80 kepala desa se-Kabupaten┬áMaros. Peserta yang hadir akan menjadi fasilitator PUG dan PPRG di lingkungan kerja masing-masing,” jelasnya.

 

 

Peserta advokasi tersebut akan membantu mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan melalui Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). [Ikhlas/Arul]

Share :

Baca Juga

Soppeng

TMMD Ke 113 TA 2022 Di Kodim 1423/Soppeng Resmi Dibuka

Sinjai

Kedepankan Pelayanan, Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Untuk Dapatkan Faskes di Sinjai

Asahan

Pansus DPRD Kabupaten Asahan Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Bupati

Daerah

Plt Gubernur Klaim Sulsel Tertinggi Tingkat Kesembuhan Covid

Bone

Kafilah Sinjai Raih Juara Cabang Tilawah Anak-anak Putri

Daerah

Situasi Kondusif Pasca Sidang PHPU, 1 SSK Brimob Sulsel Balik Kanan

Daerah

Bupati Sinjai Minta Peran Masyarakat Untuk Sukseskan Porprov

Asahan

Ketua Oknum OKP di Tanjungbalai Diduga Lakukan Pencurian dan Kekerasan