Home / Daerah

Jumat, 28 Mei 2021 - 16:16 WIB

Pemkab Sinjai Ikuti Rapat Dengan Menko Perekonomian, Bahas Perizinan OSS

RAKYATSATU.COM, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai mengikuti rapat koordinasi virtual via zoom meeting dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Dalam rapat ini Bupati Sinjai yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, A. Ilham Abubakar didampingi para Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sinjai Lukman Dahlan dan Pelaksana Tugas Kabag Perekonomian Setdakab A. Tenri Rawe mengikuti rapat ini bertempat di Kantor Bupati Sinjai, Jumat (28/5/2021).

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Lanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan menginput data melalui sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PBTSE).

“Dengan sistem online yang dilaksanakan oleh Kementerian lembaga pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten, perizinan berusaha merupakan bagian dari transformasi ekonomi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19,” jelasnya.

Selain Menko Perekonomian, Rakor OSS ini juga menghadirkan narasumber Mendagri, Tito Karnavian dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Usai mengikuti rapat, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan bahwa pelaksnaan perizinan berusaha berbasis risiko mulai diterapkan pada tanggal 2 juli 2021 melalui OSS menjadi kewajiban seluruh pemerintah daerah.

Dari hasil rapat tersebut lanjut, Lukman, dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah terutama penyesuaian perubahan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.

BACA JUGA :  Jangan Lakukan Ini Jika Tidak Ingin Terjaring Operasi Zebra

“Pada intinya Pemkab Sinjai siap mengikuti program ini dan dalam sebulan ini kita akan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Kementerian Investasi dan Kemendagri terutama kesiapan kita untuk mengikuti semua perubahan dengan adanya aplikasi OSS,” tandasnya.

Melalui program ini, masyarakat bisa mengakses pelayanan perizinan berusaha secara online sehingga pelayanan akan lebih mudah, simpel dan ringkas.

“Tujuannya agar masyarakat lebih cepat membuka usahanya, mendorong investasi, bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah,” tutup Lukman.

Share :

Baca Juga

Bone

Hadapi Porprov XVII, Bupati Fahsar Tuntut Emas Diperbanyak

Sinjai

Program Pelayanan Perizinan Tunjukkan Tren Positif, Bupati : Seluruh Desa Agar Siapkan Gerai Panrita

Daerah

SBH Cabang Soppeng Turut Andil Pencegahan Penyebaran Covid-19

Daerah

Pemkab Sinjai Pastikan Kesehatan Daging Sapi yang Dijual

Bone

Hingga 2021, PLN Berhasil Sertifikasi 71.026 Persil Tanah

Bone

Bupati Bone Serahkan Bantuan Pendidikan dan Produktif Baznas Bone

Daerah

Pemkab Sinjai dan BPJS Ketenagakerjaan Teken Perjanjian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Soppeng

Begini Cara Pemkab Soppeng Tingkatkan Kinerja Perencanaan Dalam Pemerintahan