Home / Advertorial / Daerah / DPRD Wajo / Wajo

Senin, 25 Oktober 2021 - 09:33 WIB

DPRD Wajo Selesaikan Pembahasan Ranperda BUMDes

RAKYATSATU.COM, WAJO – DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna dewan, Senin 25 Oktober 2021, di Ruang rapat lantai II DPRD Wajo.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Wajo, didampingi Para Wakil Ketua. Turut dihadiri Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Wajo, H. Andi Alauddin Palaguna mengatakan, rapat ini adalah rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Wajo sebagai Rapat Paripurna XVII, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2021/2022, atas penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah masing-masing tentang Badan Usaha Milik Desa, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pencabutan Perda Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Dan Barang Daerah.

Bupati Wajo, H. Amran Mahmud, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas perhatian yang telah dicurahkan serta partisipasinya selama proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini berlangsung, terutama juga atas upaya yang dilakukan melalui Studi Komparatif dan Konsultasi di luar Daerah Kab. Wajo untuk menambah referensi materi muatan demi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini.

“Saya atas nama pemerintah menyampaikan terimakasih atas perhatiannya anggota DPRD, sehingga Ranperda ini dapat terselesaikan,” ujar Amran Mahmud.

Katanya, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergitas dan menjunjung nilai kebersamaan, sehingga substansi ketiga Rancangan Perda yang diajukan telah mengalami penyempurnaan berupa masukan dan saran yang diberikan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wajo.

Untuk itu, Pemkab sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh Anggota Dewan selama pembahasan ranperda tersebut.

Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan inisiatif Komisi I DPRD Kabupaten Wajo telah diajukan dan terakomodir dalam propemperda tahun 2020 dan telah dilakukan pembahasan pansus, namun pada saat itu tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulsel diharapkan agar menunggu regulasi yang pada saat itu juga sementara dalam tahap pembahasan oleh Pemerintah Pusat sehingga pada tahun 2020, penetapan ranperda tersebut ditunda dan menunggu regulasi terbaru yang berlaku.

Adapun Regulasi terbaru tersebut yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU tentang Desa, kemudian peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Share :

Baca Juga

Daerah

Penanganan Stunting Pemkab Soppeng di Tengah Pandemi

Daerah

Sekda Sinjai Buka Pelatihan Thematic Academy

Advertorial

Hanya di Era Amran Mahmud, Ruas Jalan Lempong-Kading Wajo Kini Dibeton

Daerah

Dugaan Permintaan Komisi, Mantan Pansel Direksi PDAM Sinjai Beber 10 Fakta

Advertorial

Cegah Covid-19, Pemkab Wajo Siapkan PPKM Mikro Berbasis Kearifan Lokal

Daerah

Hari Raya Idul Adha, Begini Pesan Andi Seto

Daerah

KUA-PPAS Tahun 2022 Sinjai Diparipurnakan

Dunia

Siapa Bilang Umrah Ditutup Untuk Sulsel, Ini Bukti Jamaah Umrah Athiratour Travel Makassar Sudah Tiba di Madinah