Home / Wajo

Jumat, 25 Februari 2022 - 13:04 WIB

Tanggapi Dugaan Penyelewengan BPNT, Sekda Kabupaten Wajo Mengapresiasi Langkah Kejari Wajo

Kasi Intel Kejari Wajo, Mirdad

Kasi Intel Kejari Wajo, Mirdad

RAKYATSATU.COM, WAJO – Dugaan penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Wajo yang kini tengah dalam pemeriksaan Kejari Wajo masih dalam tahap pemeriksaan. Hal itu diungkapkan oleh Kasi Intel Kejari Wajo, Mirdad, Kamis (24/2/2022).

Dari informasinya, bahwa perkara dugaan penyelewengan BPNT di Wajo ini ada beberapa pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan E-Waroeng sudah dipanggil. Dan kini giliran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang akan dimintai keterangannya.

“Setelah selesai pemeriksaan TKSK, kami akan memanggil pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat mulai Pemasok atau Supleyer, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur BPNT, Kordinator Daerah (Korda), Dinas Sosial dan pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam penyaluran Program BPNT ini”,” jelas Mirdad.

Terpisah, Sekda Kabupaten Wajo selaku Ketua Tim Koordinasi (TIKOR) Bansos Program BPNT sangat mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan bantuan sosial non tunai (BPNT).

“Tentu kita dukung, hal ini demi menegakkan aturan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, biar jelas siapa berbuat apa,” jelasnya.

Sementara Anggota DPRD Wajo Komisi IV, Mustaring saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa karena sudah ditangani APH biarkanlah Aparat Penegak Hukum bekerja secara profesional untuk membuktikan apa betul ada bukti adanya dugaan penyelewengan Bansos Program BPNT.

“Saya berharap Aparat Penegak Hukum serius mengungkap masalah ini sambil kita tunggu hasilnya. Dan sebagai mitra dari Dinsos kami harap tidak ada mitra kami yang terlibat dalam penyelewengan ini, kalaupun memang ada terlibat saya kira Hukum harus ditegakkan di Negeri ini, yang salah silahkan mempertanggung jawabkan kesalahannya”, pungkasnya.

Senada yang dikatakan H Mustafa, Politisi dari partai Gerindra, yang memberi apresiasi yang sangat besar pada pihak Kejaksaan Negeri Wajo yang terus mengembangkan lidik dan sidik kasus dugaan penyimpangan bansos yang sementara berproses.

“Harapan besar mudahan-mudahan pihak yang diberi amanah dan kepercayaan untuk menyalurkan bantuan tersebut selalu ikuti aturan/ Pedum, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Berikut juga Pemerintah dan pihak berwenang yang berperan dalam pengawasan supaya tidak tidur melihat hal-hal yang membuat masyarakat kita tambah susah,” harapnya.

Menurut Koalisi LSM Selaku pelapor, bahwa Program Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Sembako khususnya di Kabupaten Wajo harus diselamatkan. Pasalnya saat ini berjalan carut marut diduga ada kekuatan lain yang mengatur dengan Pedoman yang sesat. Program BPNT sudah jelas mengacu kepada juklak dan juknis sesuai pedoman Kemsensos. Sangat keliru bila menggunakan acuan lain, Program ini adalah program keberpihakan terhadap masyarakat kenapa malah membuat mal praktik terhadap program tersebut.

Dia juga menduga, bank yang menyalurkan BNPT itu bermain. Padahal, mestinya sebagai penyalur, tugasnya hanya menyalurkan saja. Jangan sampai menentukan orang per orang sebagai penerima atau tidak begitu juga penentuan E-Warung banyak yang tidak sesuai karena Bank penyalur tidak melakukan Verlap (Verifikasi Lapangan).

“Bukankah data itu asalnya dari Kemensos? Kenapa tidak dikeluarkan saja, tidak perlu ditahan-tahan? Alasan tidak bisa dicairkannya bermacam-macam. Kartunya error-lah. Bahkan ada KPM saldonya Nol dan lain sebagainya. Padahal kan sudah berdasarkan data valid. By name by adress,” paparnya.

Selain itu, keberadaan E-Waroeng pun diduga bermasalah. Karena yang menentukannya pihak bank tertentu, atas rekomendasi, Dinsos dan diduga juga rekomendasi dari TKSK. “Kalau bukan orangnya, ya tidak bisa,” ucapnya.

Dampaknya, banyak E-Waroeng diduga abal-abal, Instant atau warung Singsalabeng, Asalkan memiliki mesin edisi. Lebih parahnya, TKSK sendiri ada juga yang memilikinya (mesin edisi) kalau suaminya TKSK maka Istrinya menjadi E-Warung begitu juga sebaliknya bahkan diduga ada suami oknum TKSK di salah satu Kecamatan menjadi E-Warung 3 desa lebih parahnya KKS orang yang sudah meninggal diduga tidak disetor ke Kemensos malah digesek terus KKS yang sudah meninggal orangnya”, jelasnya

Lebih lanjut dia menyampaikan, persoalan lain tidak hanya sampai di situ, laporan Koalisi didapati adanya TKSK yang mentransfer uang ke Pemasok bahkan ada juga Oknum TKSK menjadi Pemasok masuk rekening TKSK ini yang parah. [Ikhlas/Rafiuddin]

Share :

Baca Juga

Advertorial

HMI MPO Unjuk Rasa Terkait Pengelolaan Pupuk Subsidi Tidak Profesional

Advertorial

Amran Mahmud Kunjungi Balita Penderita Gizi Buruk

Daerah

Festival Danau Tempe Dibuka, Bupati Beber Potensi yang Dimiliki

Daerah

Dapat Pengakuan dari WHO, Pemkab Wajo Jadi Pembicara di Forum Internasional di Thailand

Daerah

Awal Ramadan, Puluhan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa dapat Santunan dari At-Taubah Peduli

Daerah

Kejari Wajo Tingkatkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Program BPNT

Advertorial

Covid-19 di Wajo Semakin Mengkhawatirkan, PHI Aspirasi ke DPRD

Daerah

Replika Monas Tambah Daya Tarik Kawasan Wisata Telaga Biru