Home / Advertorial / Daerah / DPRD Wajo / Wajo

Kamis, 25 Februari 2021 - 12:30 WIB

HMI MPO Unjuk Rasa Terkait Pengelolaan Pupuk Subsidi Tidak Profesional

RAKYATSATU.COM, WAJO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Wajo Maju, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Wajo, Kamis (25/2/2021).

Kedatangan aktivis mahasiswa ini mendampingi rarusan petani dari Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, menyoal ketidak profesionalisme pengelolaan pengecer pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah Sabbangparu.

Peserta aksi, Ahmad Muliyadi dalam orasinya menyampaikan jika penderitaan petani di masa pandemi Covid-19 saat ini kian lengkap dengan kelangkaan pupuk subsidi yang semakin susah didapat mereka.

“Penderitaan petani sudah lengkap akibat terjadinya ketidakprofesionalisme pengelolaan pupuk bersubsidi ini ditengah pandemi Covid-19,” kata Ketua Cabang HMI MPO Cabang Wajo itu.

Pada aksi tersebut, para pengunjuk rasa menuntut kepada penyalur distributor kios Rahayu Hadiwiguna CV agar tepat waktu dalam proses pendistribusian sehingga tidak menurunkan hasil panen sekurang kurangnya telah terpenuhi permintaan sebelum masa penggunaan dilapangan. Serta mendorong proses pengelolaan Pengecer Pupuk bersubsidi yang transparan dan profesional.

“Kami juga meminta kepada anggota DPRD Wajo dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan sidak sebagai langkah konkrit menangani masalah serius tersebut,” desaknya.

Selain itu para petani juga mendorong Tim Verifikasi dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan penyegaran data.

Sementara, salah satu agen pupuk bersubsidi di Sabbangparu, Suriadi beralasan, jika ketersendatan pupuk ke petani karena selama ini ada ketidak kesesuaian waktu teken kontrak distributor.

“Termasuk penebusannya tidak sesuai dengan musim di Wilayah yang kami tangani (Desa otoritas CV Hadiwiguna rahayu, red),” dalihnya.

Sementara korlap aksi, Ukhy Sukirman menyebut jika aspirasi petani kali ini merembat kepada hal teknis dilapangan yang disinyalir ketidak sesuaian pengisian Formulir RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok).

“Nah yang jadi pertanyakan kenapa pengisian data RDKK ini, kelompok tani diinstruksikan petugas berwenang mengisi dengan semi permanen (pensil) yang sudah dilengkapi bubuh tanda tangan ballpoint,” tanyanya.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Wajo, Sudirman Meru yang menerima aspirasi meminta para pengelola tanggap dengan persoalan ini.

“Harusnya persoalan ini diusulkan sebelumnya agar dapat dimasukan dalam kasuistik agar tidak terlambat,” ujarnya

Sudirman juga menilai jika permasalahan yang diaspirasikan saat ini sudah menjadi masalah nasional.

“Kami sangat mendukung aspirasi ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi kelangkaan pupuk ini sudah menjadi masalah nasional,” kata politisi PAN Wajo ini.

Share :

Baca Juga

Daerah

Hari Radio Nasional, Bupati Sinjai Ajak Masyarakat Rayakan Kehadiran Radio

Daerah

Dinilai Patuh, Kabupaten Sinjai Kembali Masuk ke Zona Kuning Covid-19

Daerah

Jalin Kerjasama, Rektor IAIM dan IWO Sinjai Teken MoU

Daerah

Dua Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen Tidak Ditahan

Daerah

Bareng Banom NU dan AMM, Kadisdik Bahas Kondisi Pendidikan di Sinjai

Daerah

Proses Balajar Tatap Muka di Soppeng Dibuka Besok

Daerah

Panitia Penjaringan Balon Ketua KONI Sinjai Keluarkan Edaran Syarat Pendaftaran

Daerah

TP PKK Sinjai Monev Kesehatan Ibu Hamil dan Anak