BPJS Kesehatan Cabang Watampone Bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Selenggarakan Sosialisasi Terkait Ini

BPJS Kesehatan Cabang Watampone bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone menyelenggarakan sosialisasi terkait hal PPU BU

RAKYATSATU.COM, BONE – Dalam rangka upaya sosialisasi mekanisme pemberhentian kepesertaan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha (BU) yang mengalami PHK sesuai ketentuan yang berlaku, maka BPJS Kesehatan Cabang Watampone bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone menyelenggarakan sosialisasi terkait hal tersebut pada Selasa (23/03) kemarin.

Dimana kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 3 Bone serta turut mengundang Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

“Pada kesempatan kali ini harapannya adalah supaya kita bersama-sama mendapatkan update regulasi dan update mekanisme tata laksana kepesertaan di Badan Usaha khususnya. Semoga melalui pertemuan ini kita mendapat masukan-masukan baru dan bisa diimplementasikan pada Badan Usaha Bapak/Ibu,” ujar Arif Budiman, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone dalam sambutannya.

Selain itu juga disampaikan mengenai mekanisme pemberhentian Kepesertaan Peserta PPU Badan Usaha yang mengalami PHK.

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran dengan memenuhi kriteria : PHK yang sudah ada putusan pengadilan Hubungan Industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan Hubungan Industrial, PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris.

PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan, dan PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

Sedangkan alur pemberhentian/penonaktifan Kepesertaan JKN KIS Peserta PPU Badan Usaha yang mengalami PHK secara umum yaitu Badan Usaha (BU) menginput data pekerja yang akan diberhentikan/dinonaktifkan melalui Aplikasi eDabu.

Selanjutnya BPJS Kesehatan melakukan verifikasi dan melakukan pemberhentian/penonaktifan Data Peserta pada Aplikasi eDabu (bila dokumen sesuai dan lengkap), serta terakhir mengirimkan Surat pemberitahuan terkait pemberhentian pekerja kepada Badan Usaha.

“Sesuai Undang-Undang bahwa kepesertaan program JKN KIS adalah bersifat wajib, oleh karenanya perlu adanya pengawasan. Sehingga harapan kami, Badan Usaha memberikan data pekerjanya kepada BPJS Kesehatan adalah data yang sebenarnya. Serta melalui sosialisasi bersama ini dapat menaikkan kepatuhan Badan Usaha,” harap mardiana, pengawas tenaga kerja wilayah 3 Kabupaten Bone dalam paparan presentasinya.