Pilkades Serentak di Bone Telah Berlalu, Seragam Hansip Masih Berpolemik

Panitia pengangkut hasil perhitungan suara/ Foto : Antaranews/ Istimewa

RAKYATSATU.COM, BONE – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang I di 177 desa di Kabupaten Bone telah dilaksanakan, Kamis (18/11/2021) lalu. Namun menyisakan sejumlah cerita yang kini hangat diperbincangkan, seperti pengadaan seragam Hansip bagi petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasalnya, para Hansip yang bertugas di TPS Pilkades Serentak Gelombang I di Kabupaten Bone, ada yang tidak menggunakan pakaian seragam Linmas atau hanya menggunakan atribut panitia.

Hal itu disebabkan, pengadaan seragam Linmas Hansip tersebut ditolak oleh Kasatpol PP Kabupaten Bone, Andi Akbar sebagai Pengguna Anggaran (PA) pengadaan seragam Linmas Hansip dengan beberapa alasan, seperti mutu/kualitas diragukan dan ditengarai pihak pemenang tender, CV Link Event Organizer tidak mampu merampungkan seragam Linmas tersebut hinggga pelaksanaan Pilkade s Serentak Gelombang I sebab waktunya telah mepet.

Selain itu, kata Andi Akbar bahwa penawaran CV Link Event Organizer lebih rendah dari 80 persen, yakni hanya 77,77 persen.

“Masa satu (1) set seragam Linmas, mulai dari topi hingga sepatu hanya Rp. 500.000. Bagi saya itu tidak masuk akal dan ada mosi tidak percaya terhadap terhadap kinerja Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bone yang memenangkan CV. Link Event Organizer, apalagi saya tidak dilibatkan dalam pada proses evaluasi pemenang sebagai PA. Saya sudah dua (2) kali melayangkan surat penolakan ke ULP,” tegas Andi Akbar, dihadapan Ketua LMRI-RI Komda Bone.

Sementara itu, Kepala ULP Kabupaten Bone, Andi Tenri Olle yang dikonfirmasi secara terpisah dan dihadapan Ketua LMRI-RI Komda Bone, Sry Ritaharty, beberapa hari lalu menjelaskan bahwa baru ada satu (1) Kepala OPD dalam Pemkab Bone yang tidak percaya dengan kinerja Pokja ULP yakni Kasatpol PP Bone.

“Kami di sini (ULP-red) sudah mengerjakan sekian banyak tender, bahkan nominasi hingga milyaran dan hanya satu-satunya Kepala OPD yang tidak percaya dengan ULP hanya Kasatpol PP Bone,” tegas Andi Tenri Olle.

Secara terpisah, Ketua LMR-RI Komda Bone, Sry Ritaharty kepada Rakyatsatu.com, Senin (22/11/2021) menjelaskan bahwa dengan penolakan tender tersebut oleh Kasatpol PP Kabupaten Bone maka menimbulkan kerugian materil dan non materil terhadap CV Link Event Organizer.

“Dengan penolakan tersebut maka CV Link Event Organizer mengalami kerugian, seperti merugi pada operasional sekitar Rp. 20 juta dan DP pesanan bahan Rp. 50 juta,” jelas Sry.

Ia menambahkan, menyangkut Kasatpol PP Bone, bahwa kemungkinan tidak ada yang tercipta kerugian Negara tetapi semua murni penyalahgunaan wewenang, yang menyebabkan kerugian material pada penyedia jasa.

“Ya mungkin saja tidak ada yang tercipta kerugian negara tetapi tentu ada penyalahgunaan Kewenangan dan konsekwensinya di posisi jabatan yang menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatan yang dinilai oleh pengawasan internal (inspektorat),” tegas Sry.

“Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berjalan dan berdasarkan atas Hukum, bukan karena sekehendak pada penguasa yang menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pagu anggaran untuk pengadaan seragam Linmas bagi Hansip Petugas TPS Pilkades Serentak di Kabupaten Bone oleh Pemkab Bone yakni sekira Rp. 920 juta sementara CV Link Event Organizer mengajukan penawaran terendah diantara ketiga peserta lelang.

Adapun ketiga peserta lelang tersebut yakni CV Link Event Organizer penawarannya Rp. 715.924.000. CV Rumah Sabah Nusantara Rp. 769.010.440. Sedangkan CV Ampukale Engineering Rp. 782.113.200, namun CV ini tidak menghadiri pembuktian Kualifikasi.