Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD, Ini Kata Bupati Wajo

RAKYATSATU.COM, WAJO – DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengar jawaban Bupati Wajo, H Amran Mahmud terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Wajo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Dalam poin pandangan umum Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Wajo Bersatu, dan Fraksi Nasdem yakni optimalisasi PAD yang tidak mencapai target, terutama dari pos retribusi daerah pada beberapa OPD tertentu. Kemudian temuan berulang BPK menjadi sorotan Fraksi Gerindra pada pandangan umumnya.

Bupati Wajo, H Amran Mahmud mengatakan akan mengupayakan analisis yang lebih mendalam terhadap penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, dan hal ini dapat diperdalam pada pembahasan selanjutnya dengan mitra kerjanya masing-masing.

Amran Mahmud menyebutkan, TAPD akan berupaya semaksimal mungkin melakukan asistensi, baik sebelum penginputan pada aplikasi maupun setelah penginputan RKA sehingga meminimalisir kesalahan yang berulang.

“Adanya kegiatan dari OPD yang tidak searah dengan RPJMD Kabupaten Wajo akibat Recofusing anggaran untuk membiayai Pandemi Covid-19, RPJMD sementara penyesuaian capaian indikator dan target sesuai dengan sasaran RKPD setiap tahun,” kata Amran Mahmud, Selasa (22/06/2021).

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi kebocoran PAD, baik pada sektor pajak maupun retribusi, Pemkab Wajo sedang mengupayakan optimalisasi penerimaan dengan bekerja sama Bank Sulselbar Cabang Sengkang untuk implementasi transaksi non-tunai.

“Hal ini sejalan dengan terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI),” ucapnya.

Sementara itu pandangan umum Fraksi Demokrat menyoroti terkait strategi Pemda Wajo untuk mendapatkan penawaran PI 10 persen dan alasan tidak melanjutkan pengajuan Rancangan Perda Pembentukan BUMD PI 10 persen.

Amran Mahmud mengaku, telah berkonsultasi dengan Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan akan diadakan pembahasan intensif terkait pembentukan BUMD yang menerima penawaran 10 persen.

“Ini merupakan domain Pemprov, kita menunggu keputusan dari Pemprov mengenai langkah yang harus dilakukan,” tutupnya.