Home / Daerah

Kamis, 21 Oktober 2021 - 17:34 WIB

Walhi Sulsel dan Pemkab Maros Gear FGD Terkait Pemetaan Batas Desa

RAKYATSATU.COM, MAROS – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan terjun langsung dalam menjawab hutang mantan Bupati Maros Hatta Rahman pada tahun 2017 lalu terkait pembuatan peta partisipasi Desa, seluruh Kecamatan di Kabupaten Maros.

Dalam menyukseskan pemetaan ini Walhi Sulsel mengajak seluruh Camat, dan Pemerintah Kabupaten Maros menggelar focus Group Discusission (FGD) guna mempermudah dalam pemetaan partisipasi penataan batas desa serta mendorong area pengembangan wilayah kelola rakyat di kabupaten Maros. Kegiatan ini dilaksanakan di Baruga B, Kamis (21/10/2021).

“Kegiatan seperti ini sebelumnya pernah kita lakukan, hanya saja baru kecamatan Bontoa. Makanya karena kami dulu ditantang Bupati Maros untuk melakukan pemetaan di 14 kecamatan, maka mulai hari ini kita akan buat peta insiatif untuk kecamatan lainnya,” jelas Direktur Walhi, Muhammad Al Amin.

Dia menjelaskan FGD kali ini merupakan forum diskusi bagi seluruh instansi terkait untuk melakukan pemetaan partisipatif, pemetaan batas desa.

“Nantinya kita berharap dengan terlibatnya Walhi dapat mendukung beberapa program bupati yang ingin menata dan mengsejahterahkan rayat Kabupaten Maros. Salah satu konstribusi Walhi di Kabupaten Maros dengan melakukan pemetaan partispatif pemetaan batas desa dan insiatif belajar di level rakyat,” terangnya.

Sementara itu Bupati Maros AS Chadir Syam yang membuka kegiatan FGD mengatakan, pemetaan ini sangat diperlukan. Supaya mempermudah kegiatan masyarakat di setiap kecamatan.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini, saya minta seluruh camat untuk hadir langsung di kegiatan ini. Kami minta ada laporan terinci dari hasil kegiatan ini. Supaya kami tau kecamatan disana membutuhkan apa, dan kecamatan lainnya butuh apa,”ujarnya.

Sekedar diketahui, di tahun 2017 lalu Walhi Sulsel telah menyerahkan peta partisipatif desa se-Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros,ke pihak Pemerintah Maros.

BACA JUGA :  Ini Pesan Danrem 141/Toddopuli Saat Irup HUT TNI Ke 77 di Bone

Proses pembuatan peta tersebut dilaksanakan oleh masyarakat di delapan desa dan satu kelurahan di antaranya Desa Salenrang, Desa Botolempangan, Ampekale, Bonto Bahari, Pajukukang, Minasa Upa dan Bontoa.

Pemetaan partisipatif merupakan proses pembuatan peta desa atau peta wilayah kelola rakyat yang dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif. Masyarakat desa merencanakan dan melakukan pemetaan di wilayah masing-masing.

Pihak Walhi Sulsel, didukung tim dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) merampungkan proses fasilitasi pemetaan partisipatif. Proses pemetaan partisipatif desa di Kecamatan Bontoa juga untuk merekonstruksi sejarah masing-masing desa, mempelajari ekologi, budaya, pengelolaan lahan serta penyelesaian tata batas.

Share :

Baca Juga

Daerah

Pemkab Sinjai Bakal Ikuti Penilaian Program Pemberantasan Korupsi

Advertorial

Amran Harap Kehadiran Digitalisasi Keuangan dapat Hasilkan Layanan Publik Yang Lebih Efektif

Advertorial

BPJS Kesehatan Cabang Watampone Gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

Daerah

Program Bedah Rumah Sinjai Berjalan, Tahun Ini 296 Unit Dikerja

Bone

Wabup Ambo Dalle Blusukan Pantau Harga Sembako Jelang Idul Adha

Sinjai

Bupati Sinjai Tutup MTQ Tingkat Kabupaten

Daerah

Bupati Sinjai Jadi Pembicara di Opening Speech Webinar Nasional Pendidikan

Daerah

Raih WTP, Bupati Sinjai Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan