Petugas Patroli Covid Soppeng Diduga Labrak Aturan pada Surat Edaran

Patroli gabungan dalam penanganan covid di salahsatu tempat hiburan

RAKYATSATU.COM, SOPPENG – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Soppeng dinilai melanggar aturan pada Surat Edaran perihal Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng.

Dari informasi yang diketahui, sejumlah pemilik usaha di Soppeng yang diamankan oleh Petugas Patroli pada Rabu (20/01/2021) malam, karena melanggar protokol kesehatan.

Kasatpol-PP & PMK Soppeng, Andi Surahman mengatakan, pemilik usaha warkop yang diamankan merupakan salahsatu upaya menekan penyeberan covid di Soppeng, dengan melakukan swab.

“Semuanya diinapkan di posko Covid-19, karena melanggar protokol kesehatan,” kata Kasatpol-PP & PMK, Andi Surahman, Kamis (21/01/2021).

Salah satu pemilik usaha yang enggan dituliskan namanya mengatakan, dirinya diamankan oleh petugas penanganan Covid-19 diluar jam pembatasan yang sudah ditentukan pada Surat Edaran.

“Jam 21.30 Wita, Warkop saya sudah tutup dan dikunci tidak ada lagi aktivitas jual beli. Tapi petugas meminta saya ikut untuk diamankan karena tidak mematuhi aturan,” katanya, Kamis (21/01/2021).

Kedati sebelumnya tidak pernah mendapatkan himbauan dan sosialisasi terkait Surat Edaran tersebut oleh instansi terkait, pihaknya sudah menerapkan protokol dan juga batas waktu jual beli dalam usahanya.

“Yang saya tau dari Surat Edaran itu pembatasan aktivitas sampai pukul 22.00. Tapi kenapa saya diamankan, sedangkan warkop saya sudah tutup 21.30,” ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, dia dan beberapa pemilik usaha yang ikut diamankan dalam patroli itu mencoba memberikan penjelasan, namun diterima oleh petugas.

“Kita sudah mau jelaskan, tapi petugas tidak mau terima alasan,” terangnya.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, H Ismail dimintai tanggapannya mengenai hal ini menyayangkan petugas yang tidak bisa memberikan contoh baik dalam menerapkan aturan, yang sebelumnya sudah ditentukan dalam Surat Edaran bernomor /Satgas-Covid-19/I/2021.

“Tentu ini kita sayangkan, kenapa dilakukan pengamanan diluar batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Disamping itu, Politisi Partai Golkar ini juga menyayangkan dilakukannya penindakan atas Surat Edaran Pembatasan Aktivitas masyarakat tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Kalau sebelumnya itu ada himbauan dilakukan dan Edaran ditempel disetiap warung-warung. Saya tanya-tanya kepemilik usaha, katanya mereka tidak dapatkan. Berarti ini dilakukan tanpa sosialisasi,” sambungnya.

Untuk itu dia berharap, agar Satgas Covid-19 Soppeng melakukan sosialisasi sebelum penegakan aturan, sehingga masyarakat tidak salah mengartikan.

“Saya dukung penuh segala upaya Pemerintah kita dalam memutus mata rantai Covid-19 di Soppeng. Tapi sebelum menegakkan aturan, tolong dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kita secara langsung, sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat,” harapnya.