RAKYATSATU.COM, WAJO - Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, menggelar kegiatan reses yang berlangsung meriah di Cafe Rumah Tua, Selasa (15/4).
Ratusan warga dari berbagai kelurahan hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai berbagai kebutuhan yang dirasakan di tengah masyarakat.
Dalam forum yang berlangsung hangat, warga BTN Pepabri mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan kursi melati guna menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan mereka. Sementara itu, warga BTN Amal Permai, Kelurahan Maddukelleng, mengungkapkan keluhan mengenai fasilitas posyandu yang masih sangat terbatas. Mereka mengusulkan penambahan kanopi dan kursi untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Seruan serupa juga datang dari beberapa kelurahan lain yang meminta perbaikan fasilitas posyandu berupa meja dan kursi yang lebih memadai. Permintaan ini dianggap sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan dasar di tingkat lingkungan.
Di Kelurahan Atakkae, warga menekankan pentingnya program pelestarian dan pengawasan lingkungan untuk menjaga kebersihan, kehijauan, dan kesehatan di lingkungan mereka. Orang tua murid juga menyampaikan kekhawatiran mereka terkait perlindungan anak di sekolah, serta meminta peningkatan pengawasan dan edukasi mengenai perlindungan anak.
Isu infrastruktur juga menjadi topik utama dalam reses ini. Warga Perumnas Atakkae, misalnya, mengusulkan pembenahan jalan dan fasilitas umum lainnya yang dianggap masih kurang memadai.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Andi Bayuni Marzuki berkomitmen untuk menindaklanjuti semua usulan yang disampaikan oleh warga sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan daerah.
"Kami akan kawal aspirasi ini agar bisa masuk dalam program kerja pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat adalah bahan utama bagi kami di DPRD dalam merancang pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga," tegas Andi Bayuni.
Kegiatan reses ini menjadi jembatan komunikasi yang penting antara masyarakat dan wakil mereka di parlemen, memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Wajo berjalan secara inklusif dan partisipatif. (Ikhlas/Ilo)
