 |
| Presiden Lembaga Independen Monitoring dan Transparansi (LIMIT) Indonesia, Mamat Sanrego, |
MAKASSAR, RAKYATSATU.COM – Rencana Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk melakukan perombakan total terhadap seluruh direksi dari enam perusahaan daerah (Perusda) di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar menuai beragam tanggapan.
Sejumlah pihak mengingatkan agar keputusan tersebut dikaji secara matang agar tidak terkesan sebagai bentuk balas dendam politik dan lebih berlandaskan pada kondisi riil dan kebutuhan objektif masing-masing perusda.
Dalam beberapa pernyataannya, Munafri menegaskan bahwa perombakan dilakukan karena kinerja direksi saat ini dianggap tidak mencapai target pendapatan yang ditetapkan.
"Jika mengacu pada pendapatan, hampir semua perusda tidak memenuhi target. Namun, jika yang dimaksud adalah target deviden, maka itu persoalan lain. Justru target deviden saat ini berhasil tercapai," kata Presiden LIMIT Indonesia, Mamat Sanrego, Minggu, 13 April 2025.
Menurut Mamat, dari sisi setoran deviden, direksi perusda saat ini menunjukkan kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan PD Parkir, yang dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan dalam setoran ke Pemkot Makassar. Dari Rp400 juta dua tahun lalu, naik menjadi Rp700 juta, dan pada tahun 2025 mencapai Rp2,1 miliar.
Hal serupa juga terjadi pada PDAM Kota Makassar yang untuk pertama kalinya berhasil menyetor deviden lebih dari Rp11 miliar – pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Selama ini belum pernah ada setoran deviden sebesar itu," tambah Mamat.
Ia menekankan bahwa sesuai regulasi, perusda berkewajiban memberikan deviden dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap Wali Kota mempertimbangkan kembali rencana perombakan tersebut.
"Ada sisi positif dan negatif. Memang, pendapatan belum tercapai, tetapi setoran deviden berhasil dipenuhi. Ini juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang cukup baik," ujarnya.
Mamat menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan perusda tidak seharusnya hanya diukur dari pendapatan atau keuntungan semata, melainkan juga dari aspek tata kelola dan kontribusi riil terhadap daerah. (Ikhlas/Amd)
