MAKASSAR, RAKYATSATU.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, diminta untuk tidak gegabah dalam mengganti seluruh jajaran direksi perusahaan daerah (Perusda) di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar. Munafri, yang akrab disapa Appi, disarankan memberi kesempatan kepada para direksi untuk menunjukkan kinerja mereka sesuai dengan visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih 2025–2030, yakni Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika (MULIA).
"Berikan mereka ruang untuk membuktikan kinerjanya sesuai target yang ditetapkan oleh Appi. Kalau memang tidak mampu, barulah diganti," ujar Dedy Alamsyah Mannaroy, CEO Duta Politik Indonesia (DPI), Senin, 14 April 2025, menanggapi rencana perombakan total direksi enam Perusda Pemkot Makassar.
Menurut Dedy, mengganti jajaran direksi merupakan hak prerogatif Wali Kota, namun tetap perlu dilakukan dengan alasan yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau dasarnya karena tidak tercapai target, pertanyaannya: target siapa? Apakah target dari pemerintahan sebelumnya (DP/Danny Pomanto) atau target dari pemerintahan sekarang (Appi)? Situasi ekonomi saat ini pun tidak bisa diabaikan, seperti efek pasca pemilu, inflasi, serta kondisi setelah Ramadan dan Lebaran,” jelas Dedy.
Ia menambahkan bahwa pencapaian target Perusda tidak bisa dilepaskan dari pengaruh faktor-faktor ekonomi makro dan mikro. Oleh karena itu, ia menyarankan agar alasan perombakan didasarkan pada pertimbangan yang lebih realistis dan manusiawi.
“Saya pribadi lebih bisa menerima jika alasannya adalah upaya untuk mengakomodasi kepentingan orang-orang di sekeliling wali kota. Itu lebih masuk akal daripada sekadar alasan soal target. Tapi tetap, orang-orang yang dipilih harus diberi target juga—kalau bisa, ya lanjut. Kalau tidak mampu, barulah diganti,” tegasnya.
Dedy menegaskan bahwa ia tidak sedang membela direksi yang ada saat ini. Bahkan, ia mengaku bukan pendukung DP dan kerap mengkritik kebijakan yang diambil mantan Wali Kota tersebut.
Sebagai contoh, Dedy mengungkapkan bahwa Perumda Pasar Makassar Raya pernah mengalami kerugian sebesar Rp133 juta pada Januari–Februari 2021 akibat pandemi Covid-19. Namun, pada periode yang sama di tahun 2022, perusahaan tersebut justru membukukan laba sebesar Rp566 juta. Meski begitu, pada 2023 hingga 2024, perusahaan kembali mengalami kerugian.
“Saran saya, jangan langsung bicara soal target dan laba. Lihat dulu apakah perusahaannya rugi atau tidak,” ujarnya.
Dedy mengaku cukup memahami dinamika pasar di Makassar, karena ia memiliki usaha warung kopi di Pasar Kampung Baru sejak 2021 hingga 2023.
Ia juga menyoroti kebiasaan para pemimpin yang sering mengganti jajaran direksi yang sudah bekerja dengan baik tanpa alasan yang jelas. Ia mencontohkan kondisi di masa pemerintahan DP, di mana perubahan direksi justru berdampak pada penurunan pendapatan.
“Seharusnya, ketika terjadi penurunan kinerja, yang dilakukan adalah evaluasi dan pencarian akar masalah, bukan langsung ganti orang,” tambahnya.
Selain Perumda Pasar, Dedy juga menyoroti kinerja PD Parkir Makassar yang selama beberapa tahun terakhir mampu menyumbangkan deviden kepada Pemkot Makassar. Pada 2021, PD Parkir menyetor lebih dari Rp470 juta, tahun 2022 sebesar Rp700 juta lebih, dan tahun 2023 meningkat signifikan menjadi Rp2,1 miliar. Sementara itu, laporan keuangan tahun 2024 masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Adapun PDAM Makassar mencatatkan capaian yang lebih besar, dengan penyetoran deviden lebih dari Rp11 miliar. (Ikhlas/Amd)
