 |
| Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini |
RAKYATSATU.COM, JAKARTA, – Pasar modal Indonesia mengalami tekanan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun lebih dari 11% dalam tiga bulan, dari 7.163 menjadi 6.146.
Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai bahwa gejolak ini dipicu oleh ketidakpastian politik dan kebijakan ekonomi yang kurang transparan.
"Pasar modal adalah alarm terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Penurunan IHSG menunjukkan bahwa pasar tidak setuju dengan arah politik ekonomi yang sedang dijalankan," ujar Prof. Didik dalam rilis yang diterima Redaksi, Rabu (19/3).
Menurutnya, biasanya kehadiran pemerintahan baru disambut positif oleh pasar. Namun, jika proses politik diwarnai ketidaktransparanan, politik uang, dan intervensi yang merusak ekosistem demokrasi, pasar akan bereaksi negatif.
"Pasar menolak politik ekonomi yang diterapkan selama ini. Modal pun keluar dari Indonesia karena mencari instrumen yang lebih aman dari pengaruh politik," tegasnya.
Selain faktor politik, kebijakan ekonomi yang tidak terencana dengan baik turut memperburuk situasi. Salah satu contohnya adalah pembentukan Danantara, lembaga investasi yang disahkan DPR dalam waktu singkat.
"Secara konsep, Danantara bisa menjadi Temasek versi Indonesia. Namun, eksekusi yang terburu-buru dan kurang transparan justru membuat investor khawatir. Setelah diresmikan pada 24 Februari 2025, investor asing menarik Rp 24 triliun, termasuk Rp 3,47 triliun dalam satu hari," paparnya.
Investor Hengkang Rp 24 Triliun, Prof. Didik: Pemerintah Harus Ramah dan Transparan terhadap Pasar
Prof. Didik juga menyoroti bahwa kebijakan fiskal pemerintah semakin mengikis kepercayaan pasar. Defisit anggaran yang melebar, penerimaan pajak yang seret, serta pengelolaan APBN yang tidak transparan menjadi faktor utama ketidakstabilan ekonomi.
"Pasar kehilangan kepercayaan karena kebijakan fiskal yang agresif tetapi kurang berbasis fakta. Pengelolaan APBN yang tidak prudent memperburuk kondisi," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki hubungan dengan pasar dan tidak membuat kebijakan secara mendadak. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka pasar bisa memberikan "vote of no confidence" terhadap pemerintah.
Selain itu, pelemahan IHSG dan ketidakpastian ekonomi juga berdampak pada sektor riil. Emiten yang berencana melakukan IPO atau rights issue kemungkinan besar akan menunda aksi korporasi, sementara sektor industri dan hilirisasi akan kesulitan mendapatkan pendanaan.
"Jika pemerintah tidak segera bersikap transparan dan bersahabat dengan pasar, maka modal akan terus keluar, likuiditas menurun, rupiah tertekan, dan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius akan sulit tercapai," pungkasnya. (Ikhlas)
