 |
BONE, RAKYATSATU.COM – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Indonesia (FPI) dan Aliansi Pemuda Bone Bersatu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bone pada Kamis (20/02/2025).
Aksi ini bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin, di Jakarta.
Para demonstran menyampaikan aspirasi mereka terkait ketidakhadiran sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan. Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Bone ini sempat memanas dan nyaris ricuh saat pengunjuk rasa mencoba memasuki halaman kantor.
Ketegangan terjadi akibat aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satpol PP. Beberapa petugas sempat terpancing emosi, namun situasi kembali kondusif setelah sejumlah anggota Satpol PP menenangkan keadaan.
"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa kami dihalangi masuk ke kantor Bupati? Ini juga milik rakyat, jadi kami berhak masuk," ujar Yusran, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Bone, Andi Akbar, akhirnya menerima aspirasi pendemo dan mengizinkan mereka masuk ke halaman kantor Bupati dengan syarat menjaga ketertiban.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti anggaran daerah yang dinilai tidak efisien. Mereka mempertanyakan keberangkatan lebih dari 40 pejabat ke Jakarta di tengah kondisi defisit anggaran.
"Sangat disayangkan, saat anggaran daerah mengalami defisit, justru banyak pimpinan OPD yang pergi ke Jakarta. Ini berdampak pada terhentinya pelayanan publik," kata Sukarman, Jenderal Lapangan aksi.
Kasat Pol PP Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa keberangkatan sejumlah pejabat ke Jakarta juga berkaitan dengan agenda ziarah makam raja dalam rangka menyambut Hari Jadi Bone, yang kebetulan bertepatan dengan pelantikan Bupati.
Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para pengunjuk rasa. Mereka tetap mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan meminta pemerintah daerah serta DPRD Bone untuk membuka paparan publik terkait APBD.
"Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD Bone untuk melakukan transparansi serta mengevaluasi penggunaan anggaran sebelum ditetapkan dalam APBD, guna menghindari potensi penyalahgunaan," tegas salah satu peserta aksi.
Sebagai tindak lanjut, pihak Pemda Bone akhirnya menyepakati pembuatan surat pernyataan untuk diteruskan kepada Bupati Bone. (Ikhlas/Sugi)
