 |
| Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur Resmi Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros 2025-2030 |
RAKYATSQTU.COM, JAKARTA– Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros untuk periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Kamis (20/2) pukul 10.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Usai pelantikan, Chaidir dan Muetazim menyempatkan diri berfoto bersama keluarga di sekitar Monumen Nasional sebelum kembali ke Maros untuk segera menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam keterangannya, Chaidir menegaskan akan segera mengambil langkah strategis, termasuk mengkonsolidasikan struktur pemerintahan Kabupaten Maros guna memastikan jalannya program-program prioritas.
Fokus pada Efisiensi APBD, UMKM, dan Infrastruktur
Salah satu prioritas utama pemerintahan Chaidir Syam adalah perbaikan dan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Selain itu, pihaknya akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pembangunan infrastruktur di desa-desa juga akan terus kami lanjutkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat," ujar Chaidir.
100 Hari Kerja: Rumah Sakit Camba dan Penanganan Banjir
Dalam 100 hari kerja pertama, Chaidir menargetkan penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk peresmian operasional Rumah Sakit Camba yang telah lama dinantikan masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat penyelesaian masalah banjir yang baru-baru ini melanda wilayah Maros. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus mencari solusi untuk mengatasi penyebab utama banjir, termasuk perbaikan drainase perkotaan dan normalisasi sungai di wilayah hilir.
"Kami tidak akan mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan akan segera mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah banjir ini," tegasnya.
Chaidir memastikan bahwa anggaran untuk program-program tersebut akan dialokasikan secara optimal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. (Ikhlas/Arul)
