 |
| Ketua Umum HMI Cabang Maros, Muhammad Taufik |
RAKYATSATU.COM, MAROS - Baru-baru ini viral video klarifikasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan yang menjelaskan kasus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) salah satu kontenstan pilkada dalam hal ini bakal Calon Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari.
Perempuan yang merupakan petahana wakil bupati maros tersebut TMS karena dinyatakan positif narkoba.
Pernyataan BNN Sulsel tersebut sekaligus menyudahi spekulasi penyebab Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-nya Suhartina Bohari sebagai bakal Calon Wakil Bupati Maros. .
Hal tersebut menyita perhatian banyak pihak, tak terkecuali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros.
Ketua Umum HMI Cabang Maros, Muhammad Taufik menyampaikan keprihatinannya dan menilai hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari pihak yang berwenang, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan meningkatkan potensi konflik di tengah masyakat.
"Kami meminta kepada pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, agar kegaduhan dan potensi konflik di tahun politik ini bisa diminimalisir, apalagi Kabupaten Maros yang sebelumnya masuk zona hijau kini masuk Zona merah", ungkapnya.
Seperti diketahui, Pemprov Sulsel memastikan Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari akan diangkat sebagai pelaksana bupati setelah gagal maju di Pilkada 2024.
"Maros tidak jadi ada Pjs. Wabup tidak jadi maju Pilkada. Selama bupati Maros cuti, wakil bupati yang jadi Plt bupati," ujar Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Idham Kadir, Sabtu (21/9/2024).
Pernyataan itu memicu gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat seperti LSM, OKP dan kelompok masyarakat yang lain.
Menurut Taufik hal tersebut harus menjadi perhatian serius.Oleh karena itu, ia meminta agar Maros tidak dipimpin oleh orang yang bermasalah secara hukum, karena akan menjadi preseden buruk untuk Maros.
"Jika benar Bu Wabup jadi PLT Bupati Tentu ini akan menjadi preseden buruk bagi maros dan berpotensi merusak generasi muda kedepan karena dilakukan pembiaran kepada pejabat yang bermasalah secara hukum untuk memegang jabatan penting di pemerintahan", tegasnya.
"Maros harus dipimpin oleh yang tidak bermasalah", tambahnya.
Taufik juga meminta kepada pemprov untuk mengurungkan niatnya menunjuk suhartina sebagai PLT Bupati Maros.
"Saya pikir masih ada waktu untuk memutuskan, saya meminta kepada semua pihak terkait untuk berpikir jernih untuk menyelamatkan Maros yang sama-sama kita cintai ini", tutupnya. (Ikhlas/Arul).
