Komitmen Memberikan Pelayanan Kesehatan, Soppeng Raih Penghargaan UHC/ Foto : Pemkab Soppeng
RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Kabar gembira bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pasalnya, baru-baru ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2024 "Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia".
Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide, yang diserahkan oleh Presiden International Sosial Security Assosiation (ISSA), Sri Dato Mohammed Azman Aziz bersama Wapres Ma'ruf Amin, di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Kamis malam, (8/8/2024).
Dalam pemberian penghargaan tersebut sebanyak 33 Kepala Daerah Provinsi dan 460 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).
Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur menyampaikan secara khusus bahwa capaian UHC di Wilayah Kerjanya yaitu Bone, Soppeng Wajo, dan Sinjai telah melampaui target pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 98%.
Indira menambahkan bahwa dari capaian tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Watampone masih memiliki tugas untuk mendorong keaktifan peserta JKN diberbagai segmen.
Secara eksplisit, ia menyampaikan bahwa persentase keaktifan peserta JKN di masing-masing cukup variatif, seperti Kabupaten Bone 81,16%, Kabupaten Soppeng 73,77%, Kabupaten Sinjai 89,38%, dan Kabupaten Wajo 80,38%.
"Kami berharap dukungan pemerintah untuk bersama-sama menjaga Suistainabilitas Program JKN dengan mengawal ketersediaan anggaran di daerah masing-masing," tandasnya.
Sebelumnya, dalam acara penerimaan penghargaan tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.
Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia.
"Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan.
"Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron.
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. "Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar Ghufron
