Aktifis Hukum Sinjai, Rahmatullah Soi/ Foto : Dok. Rahmatullah Soi
RAKYATSATU.COM, SINJAI - Isu terkait adanya pertemuan, Pj Bupati Sinjai, Fahsul Falah, dengan dua orang politikus di rumah seorang pengusaha, hingga saat ini terus menuai reaksi dari berbagai pihak.
Bagaimana tidak, adanya dugaan pertemuan Pj Bupati dan dua politikus Sinjai itu. Sebab salah satu dari Politikus tersebut adalah Caleg dan satunya Ketua salah satu partai. Apalagi pertemuan keduanya di hari pertama pelaksanaan tahapan kampanye, selasa malam pekan lalu (28/11/2023)
Menurut Aktivis Hukum Rahmatullah Soi, SH, Isu pertemuan Pj Bupati Fahsul bersama Caleg dan Ketua Partai tersebut, sepatutnya memang harus segera disikapi, sebab jika ini dibiarkan menggelinding tentu akan mengundang opini miring, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan di Masyarakat.
Olehnya itu, Tullah sapaan Akrabnya merasa terpanggil sebagai mantan ketua panwascam yang sekarang berprofesi sebagai advokat mengapresiasi sikap Panwaslu atau Bawaslu yang akan memproses adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pj. Bupati Fahsul, dan Seorang ASN dari Inspektorat Sinjai, yang konon katanya disebut - sebut sebagai Kepala Staf Bupati (KSB).
"Indikasi adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam kasus ini tentu harus segera di sikapi oleh Panwas ataupun bawaslu, termasuk oknum ASN Inspektorat atau yang kerap disebut KSB, sebab ini bisa saja berdampak terhadap kondusifitas pemilu 2024," katanya, senin (4/12/2023)
Tullah, juga menanggapi adanya berbagai spekulasi yang muncul dari isu ini, Dimana Pj. Bupati Fahsul, berdalih jika kedatangannya saat itu hanya memenuhi undangan silaturrahmi pemilik rumah, dan tidak ada hal lain. Ia juga mengklaim jika dirinya tidak tahu-menahu, soal adanya tamu lain yang datang pada saat Dia ada ditempat itu, bahkan hingga menyebut sisi kemanusiaan, dan saling menghargai.
Kemudian dalam kasus ini, Pj Bupati Fahsul juga menganalogikan hal yang dialami nya, dengan mencontohkan jika dirinya diundang datang ke rumah Sekda Sinjai, yang notabene ada putranya yang caleg, apakah dia juga harus divonis memberikan dukungan kepada Putra sekda Sinjai yang caleg itu.
"Tidak ada yang menyoal soal Silaturahmi, namun apa yang diutarakan Pj. Bupati Sinjai, menurut saya itu hanya alibi bagaimana ia menilik sisi kemanusiaan dibalik pertemuannya itu. Apalagi dengan adanya narasi cocoklogi yang dibangun pak Pj Bupati dengan mengaitkan Ihwal yang dilakukannya dengan posisi Sekda Sinjai yang putranya juga seorang Caleg. Ini jelas konteksnya sangat beda, orang awam pun tentu bisa menilai, misal Kalau pak Pj. Ke rumah Pak Sekda, kan memang secara logis memiliki hubungan keterkaitan dalam sisi pemerintahan, nah kalau Pak Pj. Ke rumah Pengusaha, kemudian ada Caleg dan Ketua Partai, tentu orang pasti menilai Ada apa?," jelasnya.
Lebih lanjut, Tullah juga menyentil Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri ini terkait dengan tata kelola pemerintahan yang dibangun diduga dengan menempatkan oknum ASN atau sering disebut KSB sebagai perisai dalam dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Sinjai.
Menurutnya, kehadiran KSB itu justru malah akan merecoki sistem pemerintahan di Pemkab Sinjai yang sebelumnya sudah berjalan baik, bagaimana tidak, jika semua kegiatan ataupun komunikasi harus melalui pintu KSB, lantas bagaimana kemudian fungsi protokoler bisa berjalan.
"Kalau Presiden Punya KSP, maka Pj Bupati Sinjai ada KSB, hebat juga yah namun sangat lucu. Yang jadi pertanyaan KSB ini legalitasnya apa? Kok bisa se over itu. Kalaupun kemudian KSB ini memiliki hubungan emosional dengan Pj Bupati Fahsul dan hendak membackup, semestinya aktualisasinya tidak sampai kebablasan seperti itu. Saya justru menduga jika pertemuan Pj. Bupati dengan Caleg dan ketua Partai itu diduga kuat merupakan inisiasi dan permainan oknum KSB tersebut, Pj. Bupati kan orang baru di Sinjai, yang notabene belum terlalu banyak tau tentang kondisi. Jadi tolong Pj. Bupati Fahsul kembalikan mekanisme pemerintahan sesuai dengan ketentuan ada, jangan seolah membangun perisai pemerintahan yang justru malah membuat sistem pemerintahan jadi gaduh, akibat ulah oknum KSB tersebut," kuncinya. [Ikhlas/Sudirman]
