RAKYATSATU.COM, BONE - Data stunting yang selama ini menjadi polemik di Kabupaten Bone ternyata berdasarkan data dari kader Posyandu.
Hal itu ditegaskan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bone, H Mursakim pada rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di aula ruang rapat Bappeda Kabupaten Bone, Selasa (17/10/2023).
"Data stunting itu berasal dari kader Posyandu, sebab di sanalah (Posyandu) anak/bayi diukur dan ditimbang oleh kader Posyandu," tegas H Mursakim.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bone Dr Ade Fariq Ashar menjelaskan bahwa sebenarnya bukan di Posyandu tetapi adanya pendataan yang dilakukan oleh petugas yang turun ke desa/Kelurahan namun langsung melaporkan hasilnya ke pusat melalui aplikasi tanpa ada koordinasi dengan kepala desa/lurah.
"Benang merahnya ada pada pendata, bukan pada kader Posyandu. Pendata seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi serta berkolaborasi pemerintah setempat sebelum melakukan pengiriman data," jelas Ade Fariq Ashar.
Secara terpisah, salah seorang kader Posyandu yang ditemui RAKYATSATU.COM, Dahniar mengecam dan mengutuk pernyataan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten yang menuduh Kader Posyandu Penyebab adanya Data Stunting.
"Suruh turun ke lapangan itu orang (maksudnya H. Mursakim). Jangan seenaknya bicara. Kami kader Posyandu tidak memiliki kapasitas untuk melaporkan data bayi/anak, apalagi data stunting," ujar Dahniar.
"Saya sangat mengecam dan mengutuk pernyataan H. Mursakim," tegasnya lagi.
Hal senada dikemukakan Sekretaris Camat (Sekcam) Mare, Sainal Abidin. Bahkan mantan Lurah Apala ini menantang H. Mursaking untuk turun ke lapangan melihat langsung keadaan di Posyandu.
"Itu H. Mursakim jangan seenaknya bicara menuduh kader Posyandu. Saya tau betul kinerja kader Posyandu. Bekerja tanpa pamrih, malah dituduh yang bukan-bukan. Saya harap Baperjakat Pemkab Bone mengevaluasi pejabat tersebut," tegas Sainal Abidin. [Ikhlas/Rasul]
