.jpg)
Capture pesan WA yang jadi perbincangan hangat di Bumi Arung Palakka, Minggu (8/10/2023)/ Foto : Dok. Rasul
RAKYATSATU.COM, BONE - Rencana kehadiran anak mantan Menteri Pertanian RI, Andi Amar Ma'ruf Amran Sulaiman di Desa Ulo, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (9/10/2023), membuat Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, M. Alwi angkat bicara.
Pasalnya, putra Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu calon legislatif yang akan bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan Dua (II) melalui partai Gerindra dan dalam pesan WA yang diduga grup kelompok tani (Poktan) terkesan ada nada mengancam kelompok tani yang tidak menghadiri kehadirannya melalui oknum yang diduga oknum ASN.
Capture pesan WA tersebut berbunyi, diharapkan semua kelompok tani se Desa Ulo untuk hadir besok (Senin, 9/10/2023) dalam rangka kedatangan A. Amar Ma'ruf Sulaiman, putra dari bapak mantan Menteri Pertanian RI bapak Andi Amran Sulaiman di BPP Tellu Siattingnge setelah sholat Dzuhur. Semua kelompok tani tidak terkecuali. Kelompok tani yang tidak hadir dan tidak mau membantu dilaporkan dan akan diabsen.
Jadi teman penyuluh ASN, P3K, serta penyuluh swadaya harus bergerak menyampaikan pada semua kelompok tani. Isi pesan WA tersebut mendapat tanggapan dari M. Alwi.
Ia mengatakan Bawaslu Bone sudah melakukan pencegahan sebelum kegiatan yaitu bertemu langsung dengan kepala BPP Tellu Siattingnge untuk tidak melakukan hal yang mengarah ke kampanye dan juga menyampaikan jajarannya terkait netralitas ASN.
"Iye kami sudah melihat capture WA yang bertuliskan mengajak hal tersebut, namun kami belum dapatkan bukti keterlibatan oknum ASN yang dimaksud, baik berupa foto atau rekaman video pada kegiatan itu yang mengarah kepada ketidak netralan ASN," ujar M. Alwi, Minggu (8/10/2023).
“Jika hal ini terbukti bahwa oknum ASN yang melakukan hal tersebut maka tentunya sudah melanggar aturan terkait netralitas ASN/TNI /Polri yang akan direkomendasi sidang di komisi ASN pusat," ujarnya lagi.
Alwi menjelaskan pula bahwa, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi para pihak yang dilarang dalam kampanye. Salah satunya mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu 2024.
Lanjutnya, terkait pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bone, Bawaslu Kabupaten Bone sudah mengirim beberapakali himbauan untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi netralitas ASN.
"Karena memang pemerintah daerah juga konsentrasi terhadap pengawasan netralitas ASN. Apalagi sebentar lagi memasuki tahapan kampanye dan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk netralitas ASN Kabupaten Bone Masuk pada zona Sedang sedangkan untuk tingkat Provinsi, Sulawesi Selatan pada zona rawan, untuk itu ASN, TNI dan Polri harus betul-betul netral dan tidak memihak salah satu peserta pemilu,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, ciri memihak terletak pada kecenderungan, karena Pegawai Negeri Sipil atau ASN disumpah atas nama negara untuk melayani seluruh masyarakat dan bukan melayani golongan tertentu saja.
"Ketidak netralan itu, artinya keberpihakan ke salah satu partai, calon atau pasangan calon. Contoh sederhananya, seperti gestur tubuh yang seakan menunjukan simbol tertentu terhadap peserta pemilu. Dalam posisi ASN, tidak boleh menunjukan keberpihakan," pungkasnya.
Hingga berita ini dikirim, belum ada staf BPP Tellusiattinnge bisa dihubungi. [Ikhlas/Rasul]
