Politisi Partai Golkar Ridwan Angka/ Foto : Dok. Ridwan Angka
RAKYATSATU.COM, WAJO - Politisi Partai Golkar Ridwan Angka mengancam akan menggunakan hak interplasi (Hak anggota DPRD meminta Keterangan pada Bupati) terhadap Bupati Wajo, Karena tidak mengakomodir guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).Wacana Interplasi diungkapkan Ridwan dalam sidang paripurna DPRD Wajo, Rabu (16/8/2023) di Ruang Sidang Paripurna.
Ridwan yang menginterupsi jalannya sidang paripurna mempertanyakan kebijakan bupati Wajo yang tidak mengakomodir guru honorer sebagai P3K.Padahal, kata Ridwan, Kabupaten Wajo mendapatkan jatah 2433 tahun 2023 untuk penerimaan P3K tenaga guru, tapi ini tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Wajo.
Ridwan menyebut alokasi anggaran untuk gaji guru P3K tidak akan mengganggu postur APBD Kabupaten Wajo tahun 2024.“Kalau Bupati mengakomodir guru honorer sebagai P3K tahun 2023, tidak akan mengganggu APBD 2024 karena pemerintah pusat sudah menganggarkan tersendiri melalui DAU,” jelasnya.
Legislator partai Golkar ini menyebut kebijakan bupati Wajo adalah kebijakan anomali.Katanya, pada tahun 2023 pemerintah pusat sudah memberikan jatah sebanyak 2433 untuk penerimaan guru honorer sebagai P3K sehingga pada KUA PPAS tahun 2024 harusnya terakomodir gajinya.
Mendengar interupsi Ridwan Angka, anggota DPRD lainnya, Junaidi Muhammad, ikut menginterupsi, politisi PAN ini menilai apa yang disampaikan Ridwan tidak pada tempatnya.“Ini tidak sesuai dengan Tata tertib dewan, apa yang disampaikan pak Ridwan bukan pada tempatnya,” ujarnya.
Sempat terjadi perdebatan sengit antara Ridwan dan Junaidi. Ketua DPRD Wajo, Alauddin Palaguna langsung menengahi dan menyuruh kedua anggota DPRD tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Bupati untuk memberikan penjelasan.
Bupati Wajo, Amran Mahmud beralasan tidak merekrut semua guru honorer sebagai P3K, karena kondisi keuangan daerah tidak mampu untuk membayar gaji jika semua terakomodir.” APBD kita tidak mampu membiayai, jika semua guru honorer kita rekrut. Apabila semua honorer direkrut maka akan menjadi tsunami,” jelasnya.
Sejumlah anggota DPRD Wajo yang dihubungi usai sidang paripurna mendukung wacana Interplasi yang digulirkankan legislator Golkar, Ridwan Angka.Anggota DPRD Wajo dari fraksi Gerindra, H.Mustafa, sangat mendukung wacana Interplasi.
“Saya mendukung interplasi, guru honor harus kita perjuangkan. Saya siap menjadi pengusul Interplasi,” tegasnya.
Legislator lainnya, Herman Arif dari fraksi Gerindra juga mendukung wacana Interplasi. “Saya siap mendukung pengusulan interplasi,” ujarnya singkat.Hal yang sama disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Sulfiah. Katanya hak interplasi yang digulirkan oleh Ridwan Angka patut untuk didukung.
“Saya dukung usulan Interplasi pada Bupati Wajo, terkait penerimaan guru honor sebagai P3K,” ujarnya.
Anggota DPRD Wajo dari Hanura, H.Ambo Sessu juga mendukung Interplasi. ” Secara pribadi saya mendukung wacana Interplasi terhadap Bupati,” ucapnya.
Syarat untuk mengajukan Interplasi di DPRD Wajo pada Bupati adalah minimal 7 orang pengusul untuk dibawa ke sidang paripurna. [Ikhlas/Yusuf]
