.jpg)
Bupati Maros saat memimpin identifikasi Audit Kasus Stunting, digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (19/6/2023)/ Foto : Dok. Pemkab Maros
RAKYATSATU.COM, MAROS - Penurunan angka Stunting masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maros menggelar identifikasi Audit Kasus Stunting (AKS), digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (19/6/2023).
Ketua TPPS Maros, Suhartina Bohari mengungkapkan, stunting tidak hanya menjadi prioritas Kabupaten Maros, melainkan menjadi prioritas nasional pada RPJMD 2020-2024 terkait pembangunan sumber daya manusia. Stunting dapat menjadi prediktor rendahnya kualitas SDM mendatang.
"Indikator diantaranya ialah prevelensi stunting menurun signifikan dari kondisi 27 persen di 2019 menjadi 14 persen di 2024 melalui konvergensi intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting," ungkapnya.
Ia berharap, melalui AKS tersebut dapat diidentifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya. Suhartina mengatakan, pencapaian Maros sebagai urutan kedua kabupaten dengan penurunan kasus stunting tertinggi tahun lalu, menjadi kebanggaan sekaligus tantangan.
"Tahun kemarin kita turun 7,4 persen, ini menjadi standar kita, maka harus lebih dari itu tahun ini. Sebagai langkah serius, TPPS juga sudah punya sekretariat sendiri, komunikasi harus lebih ditingkatkan," sebutnya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupa (DP3AP2KB), Andi Tati Salmiah Sanrima melaporkan, hasil pendataan keluarga tahun 2022 (PK 22) data keluarga beresiko stunting Kabupaten Maros adalah 23.358 keluarga. "Didominasi oleh keluarga sasaran yang memiliki balita dan baduta," lapornya.
Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis 1.000 hari pertama kehidupan anak. "Penyebabnya sendiri masih didominasi 4T yaitu umur istri Terlalu muda, istri Terlalu tua, anak Terlalu dekat, Terlalu banyak anak," bebernya.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulsel, Andi Rita Mariani memberi apresiasi yang sangat besar pada Pemerintah Kabupaten Maros. Sebab katanya, tidak semua Kabupaten yang sigap melakukan AKS.
"Baru beberapa kabupaten saja yang sudah melakukan AKS, padahal audit seperti ini sangat penting. Hasil AKS akan menjadi dasar dalam melakukan intervensi," katanya.
Pihaknya sadar betul, AKS harus melalui tahapan kegiatan yang begitu panjang. Dimulai dari pembentukan tim audit, pelaksanaan audit, diseminasi hingga akhirnya dilakukan tindak lanjut.
"Kita tidak punya waktu yang banyak lagi, sisa dua bulan, Agustus nanti akan ada pengukuran lagi. Mohon dipilah lagi yang menjadi prioritas dan dianggap dapat segera diatasi," pungkasnya. [Ikhlas/Arul]
