Bupati Asahan, Surya saat menghadiri acara Kick off Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD 2022 se-Sumut bersama Anggota V BPK RI, di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol No.22 Kota Medan, Jumat (17/3/2023)/ Foto : Dok. Pemkab Asahan
RAKYATSATU.COM, ASAHAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menjamin tata kelola pemerintahan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut terjalin harmonis dan penuh ketaatan.
Hal tersebut di sampaikan Gubernur Sumatera (Gubsu), Edy Rahmayadi pada acara Kick off Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD 2022 se-Sumut bersama Anggota V BPK RI, Ahmad Noor Supit di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol No.22 Kota Medan, Jumat (17/3/2023).
Selain itu, Edy mengatakan, sampai saat ini, tata kelola pemerintahan dengan BPK Sumut masih terjalin dengan harmonis dan penuh ketaatan.
"Meskipun masih ada 8 Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP," terangnya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit yang memberikan materi paparan pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan visi dan tugas pengelolaan pemerintahan.
"Secara maraton saya melakukan ini untuk memperbaiki tata kelola yang tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Saya berharap BPK Sumut lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Ditempat yang sama Bupati Asahan, H. Surya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, agar seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat menambah wawasan terkait penyampaian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
WTP memang bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Namun esensi yang harus diperhatikan adalah bagaimana daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. [Ikhlas/Ery]
