 |
| Bupati Wajo, H Amran Mahmud (kiri0 bersama Kepala BPKP Provinsi Sulsel, Rizal Suhaili, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Wajo, Selasa (20/12/2022)/ Foto : Dok. Pemkab Wajo |
RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel, Rizal Suhaili, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wajo, Selasa (20/12/2022).
Kunjungan Pejabat BPKP Sulsel diterima langsung Bupati Wajo, Amran Mahmud didampingi Sekda Wajo, Armayani, di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo Selasa (20/12/2022).
Kepala BPKP Sulsel, mengatakan, kunjungannya di kota Sutera julukan Kabupaten Wajo dalam rangka silaturahmi, juga untuk menyampaikan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Prov Sulsel pada Kabupaten Wajo tahun 2022.
Kata dia, BPKP hadir untuk bagaimana memastikan tata kelola keuangan dan pembangunan di daerah, guna menghindari penyelewengan penggunaan anggaran.
"Kita berharap kepada Bapak Bupati untuk menginstruksikan seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Wajo untuk menggaungkan budaya anti korupsi di masing-masing lingkungan OPD dan Desa," ucapnya di hadapan Bupati dan Para Kepala OPD Kabupaten Wajo.
Rizal juga meminta agar senantiasa menjaga integritas dan kualitas kerja agar terhindar dari perilaku menyimpang. Selain itu, bekerja secara kolaboratif dan sinergi antara OPD untuk membangun Kabupaten Wajo yang lebih baik.
"Khusus untuk Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten agar bekerja sama dalam memperbaiki tata kelola dana desa, memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa serta mengawal perencanaan dan pelaksanaan dana desa agar sehingga tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat terwujud," pungkasnya.
Sementara Bupati Wajo, Amran Mahmud menjelaskan kalau Pemkab Wajo sudah bekerjasama dengan BPKP provinsi Sulsel sejak tahun 2005-2006 terkait dengan pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemkab Wajo.
Dia mengharapkan juga, agar ada solusi untuk hal-hal atau temuan yang sudah lama dan sudah tidak memiliki jalan untuk penyelesaian, agar tidak bisa lagi selalu masuk dalam laporan. "Kita harapkan bimbingan dari BPKP agar ada solusi terkait dengan itu," harapnya. [Ikhlas/Yusuf]
