RAKYATSATU.COM, SOPPENG – Bawaslu Soppeng terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengasi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Salah satu upayanya, Bawaslu Soppeng menjalin kerja sama penandatangan MoU dengan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, di Gedung Rektorat IAIN Parepare, Kamis (26/8/2022).
Tidak hanya Bawaslu Soppeng, IAIN Parepare juga bekerjasama dengan 6 Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yakni Bawaslu Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan Wajo.
Diketahui, MoU ini dilakukan setelah dilakukan Focuss Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Bawaslu dan Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Electoral Justice pada Pemilu 2024”, beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Arumahi mengungkapkan bahwa MoU ini merupakan salah satu sarana Bawaslu dengan segala keterbatasan seiring banyaknya tupoksi yang mau dijalankan.
“Bawaslu dengan segala keterbatasan butuh jejaring yang kuat untuk sosialisasi demokrasi yang baik sebagai Penyelenggara Pemilu,” kata Arumahi.
Dipilihnya kampus, lanjut Arumahi, karena merupakan civitas akademik di mana ada dosen, mahasiswa dan pegawainya yang memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilu.
“Selain itu kampus juga sebagai pusat kajian-kajian kritis terhadap tupoksi Pengawas Pemilu, pemberi saran untuk Pengawas Pemilu, serta melalui kegiatan kampus juga dapat ikut mengajak masyarakat umum melalui kegiatan KKN Tematik nantinya,” terangnya.
Mengenai hal itu, Rektor IAIN Parepare menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari program pengawasan kepemiluan, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
“Kami sudah siapkan dosen dan mahasiswa dalam membantu Bawaslu untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif tentang kepemiluan,” terangnya.
Sementara Ketua Bawaslu Soppeng, Winardi, mengapreisasi kerja sama ini, dan sedapatnya pasca Kerjasama ini ditandatangani ada tindaklanjut dalam Pencegahan Politik Uang, Netralitas ASN, Penyebaran Hoax dan Kampanye hitam dan lainnya.
“Diharapkan juga dapat menjadi angin segar yang tentu berdampak dalam pelaksanaan tugas fungsi Bawaslu dalam Pengawasan yang menjangkau secara luas,” jelasnya.
Senada dengan Abdul Jalil, Anggota Bawaslu Soppeng yang mengharapkan perjanjian kerjasama ini bukan hanya sekadar simbolis administrasi, namun untuk ditindaklanjut dengan salah satunya keterbukaan informasi terhadap para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan membutuhkan sajian data di Bawaslu Soppeng.
“Salah satu agen pengawasan partisipatif dengan perjanjian kerjasama ini adalah dengan memanfaatkan ruang KKN Tematik untuk bersosialisasi melalui program KKN yg bersentuhan langsung dengan masyarakat,” terangnya.
Sekedar diketahui, dalam rumusan MoU itu, meliputi penyusunan langkah-langkah meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam memberikan pemahaman kepemiluan kepada masyarakat, panduan KKN Tematik bagi mahasiswa, diskusi dan riset untuk
kedepannya. [Ikhlas/Yudha]
