Dalam rapat evaluasi tersebut, turut dihadiri Ketua DPRD Sinjai, Lukman H Arsal. Ia menyampaikan bahwa peranan posko sangat dibutuhkan bagi masyarakat, sehingga pihaknya menyarankan agar ke 13 Posko yang telah didirikan oleh gugus tugas beberapa pekan yang lalu dapat dimaksimalkan.
“Mengingat posko terpadu merupakan upaya pencegahan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama bagi pendatang yang masuk di Kabupaten Sinjai”, ucapnya.
Kepada Bupati yang juga Ketua Gugus Tugas, Ketua DPRD Sinjai juga mengharapkan wakil ketua Gugus Tugas diberi tugas dan tanggung jawab terhadap setiap posko yang telah berdiri.
“Jangan pak Bupati semua yang harus repot memantau, semunya harus menyatu, kalau bisa wakil ketua juga dikasih tanggung jawab, nanti hasilnya baru disampaikan ke Bupati. Jadi kebersamaan kita dalam mencegah penyebaran Covid-19 lebih kelihatan lagi”, jelas Lukman.
Rapat evaluasi gugus tugas yang dihadiri Bupati Sinjai, Wakil Bupati Sinjai, Forkopimda, Sekda Sinjai serta para kepala perangkat daerah, membahas Sistem work from home (WFH) atau bekerja di rumah bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga non ASN Pemkab Sinjai.
Sesuai arahan Bupati Sinjai, Andi Seto Asaa (ASA), kebijakan ini mulai juga diberlakukan pekan ini atau paling lambat Rabu 8 April 2020 mendatang. (Ads)
