Perwakilan Unras berjumlah 3 orang dengan Koordinator aksi adalah Donni Manurung diterima oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud dalam suasana kekeluargaan.
Menurut Koordintor aksi, unjuk rasa (unras) diikuti oleh ribuan massa, di depan Gedung DPR RI, dimulai Pukul 11.00 s.d. 16.00 WIB.
Perwakilan gerakan aksi unras KOMA PB menyampaikan aspirasi yang pada pokoknya menolak kartel dan monopoli pasar hasil pertambangan nikel melalui kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dikemukakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan yang dilansir di beberapa media massa pada 29 Oktober 2019.
Selain menolak kartel pasar nikel melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dinilai kontraproduktif tersebut, perwakilan unras juga menyampaikan, kebijakan larangan ekspor dapat menyebabkan kegaduhan ekonomi nasional dan hilangnya potensi pendapatan negara mencapai ribuan triliunan rupiah.
Lebih jauh, perwakilan unras meminta kepada Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud untuk meneruskan aspirasi KOMA PB ke Komisi VII DPR RI dan meminta Komisi VII DPR RI untuk mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM RI dan Kepala BKPM RI.
Selain Raker, Perwakilan Unras juga mendesak pembentukan Pansus Mafia Kartel Nikel oleh DPR RI.
Pada kesempatan tersebut, Rusda Mahmud, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, memberikan atensi dan menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Unras. Lebih lanjut, Rusda Mahmud, berjanji akan meneruskan aspirasi KOMA PB kepada Komisi VII DPR RI untuk ditindaklanjuti. (Rasul)
