Komisioner Bone, Divisi Teknis, Nasruddin Zaelani, yang ikut dalam Rakornis tersebut dalam releasnya mengatakan, Rakornas tersebut dihadiri oleh sekira 3500 orang delegasi dari 514 KPU kabupaten/kota di 34 provinsi.
"Gelaran Rakor ini sendiri bertujuan untuk memberi pembekalan kepada komisioner dan sekretaris dalam menghadapi persiapan Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang," ujar Nasruddin Zaelani, yang akrab disapa Atho.
Ketua KPU RI Arief Budiman, dalam sambutanya mengatakan, anggota KPU kabupaten/kota harus memiliki tanggungjawab lebih untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan lancar.
"Anggaran siap. Jadi, tidak ada alasan lagi KPU kabupaten/kota tidak siap menyelanggarakan Pemilu 2019 karena alasan anggaran," ungkap Arief.
Tidak hanya itu, Arief Budiman juga menuturkan, Anggota KPU di setiap kabupaten/kota, harus mempersiapkan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Kesemuanya harus bisa menjadi pelopor untuk menopang dan bekerja sepenuh waktu pada Pemilu Serentak 2019.
Arief Budiman mengungkapkan pula jika kebutuhan logistik tiap KPU kabupaten/kota dalam status aman.
"Logistik masing-masing kabupaten/kota sudah 70 persen distribusi. 24 persen lainnya sudah diproduksi dan sementara distribusi. Lebihnya yang 6 persen yakni hologram dan surat suara akan didistribusikan pada Januari-Februari 2019," ujar Arief Budiman.
Arief juga mengaku jika pihaknya telah berkoordinasi baik dengan setiap Satker. Termausuk dengan pihak keamanan, dalam hal ini Polri terkait penempatan masing-masing anggotanya.
Terkait Data Pemilih, Arief mengaku masih ada beberapa persoalan. Sehingga belum bisa selesai hingga sekarang.
"Masih banyak persoalan pemutakhiran data pemilih. Sejauh ini KPU mendapat waktu 30 hari ke depan hingga penetapan DPT," jelasnya.
Kendati demikian, Arief Budiman optimistis KPU RI siap menyelenggarakan Pemilu 2019. Bahkan lebih baik dan lebih demokratis dibanding sebelumnya untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Tjahyo Kuumolo yang juga hadir dalam Rakornas tersebut, mengapresiasi kerja KPU sejauh ini. Mendagri menganggap KPU telah sukses melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 lalu.
"Kerja keras anggota KPU RI hingga tingkat PPS menjadi tolak ukur kerja kesuksesan Pemilu 2019 nantinya. Riak dan masalah akibat pilkada maupun pemilu sekiranya dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak ada lagi terjadi pembakaran kantor seperti yang terjadi di Papua karena menolak hasil putusan MK," tegasnya.
Tjahyo Komulo percaya sepenuhnya terhadap KPU yang mengedepankan integritas serta bebas dari intervensi pihak manapun. Dan yang terpenting menurut Tjahyo, ialah harapan adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 dibanding dengan pilkada tahun 2018.
Di Akhir sambutannya, Menteri Dalam Negeri menegaskan ke awak media yang hadir, jika tidak ada satupun PKPU dibuat oleh KPU yang menyimpang.
Sebagaimana di ketahui, sebelumnya PKPU No. 20 tentang Pencalonan Calon Legislatif yang tidak memperbolehkan mantan koruptor, bandar narkoba, dan pelaku pidana pelecehan anak dibawa umur untuk ikut dalam kontestasi Pemilu 2019. Namun dari hasil Yudical review Mahkamah Agung, aturan tersebut dianulir dan tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut dalam Pemilu Legislatif 17 April 2019 mendatang.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri, DKPP, Bawaslu RI, Wakil Ketua DPR RI, serta Ombudsman. (Rasul)
