RAKYATSATU.COM, WAJO - Jelang sepekan sebelum pilkada serentak dilaksanakan, kondisi terkini di kabupaten Wajo mulai memprihatinkan.
Kecendrungan politik uang menyebar dibeberapa tempat, tetapi Panwaslu Wajo dan Panwascam seolah bermalas-malasan menindak lanjuti temuan kasus tersebut. Hal tersebut diungkapkan Forum Peduli Demokrasi Wajo (FPD), Muhammad Yusuf Redo, Selasa (19/6/18).
"Harusnya Panwaslu Wajo dan Panwascamnya bergerak cepat memproses temuan dugaan politik uang yang dilaporkan masyarakat. Panwas harus proaktif untuk menindaki kasus yang masuk. Jangan hanya diam. Atau berspekulasi dengan sejumlah alasan-alasan yang membingungkan masyarakat," imbuhnya.
Apalagi lanjutnya, Panwaslu dan Panwascam wajo, digaji oleh negara utk mengawasi penyelenggaraan pilkada dan pemilu.
Diamnya Panwaslu Wajo dan Panwascam mengindikasikan porak-porandanya demokrasi di tanah Wajo. Dan panwaslu Wajolah, kata dia, harus bertanggungjawab.
"Untuk menyelamatkan pelaksanaan pilkada dari kecurangan dan untuk menyelamatkan demokrasi, maka kami meminta kepada Bawaslu Sulsel untuk mengambil alih pengawasan Pilkada Wajo secepatnya. Dan mendesak Panwaslu Wajo dan jajarannya untuk mengundurkan diri sebelum akhirnya kami melaporkan ke DKPP," tegasnya. (**)
