DBR sapaan dr Baso Rahmanuddin mengungkapkan, bahwa ide tersebut dilakukan mengingat banyaknya keluhan dari pihak Pemerintah Kelurahan yang merasa di anaktirikan oleh Pemerintah Pusat dibanding Pemerintah Desa, terkait kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun.
“Olehnya, jika pasangan BARAKKA terpilih, Kami berjanji akan menyetarakan Pemerintah Kelurahan dengan Pemerintah Desa. Dan kami akan meluncurkan program yang akan dinamakan Alokasi Dana Kelurahan,” kata DBR saat Kampanye dialogis di Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Selasa (13/3)
Dikatakannya, proses administrasi alokasi dana kelurahan nantinya, tidak berbeda jauh dengan DD maupun ADD.
“Terkait besaran jumlah, akan disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tiap Kelurahan,” jelas DBR.
Ditambahkannya, alokasi dana kelurahan ini nantinya bersumber dari APBD Kabupaten Wajo.
“Dengan adanya program ini, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan Kelurahan, sebagaimana pesatnya pembagunan di Desa,” jelasnya.
