Ketua Panwaslu Tana Toraja, M.Zuhud yang sekaligus membuka kegiatan ini menegaskan, tak hanya pelaku dari parpol yang akan kena sanksi tindak pidana jika memberi uang, namun masyarakat juga yang menerima uang akan kena ancaman sanksi tindak pidana dengan masa tahanan 36 bulan maks. 76 bulan dan denda 200juta maks 1 Milyar.
Terkait manipolitik yang marak terjadi setiap adanya kegiatan Pemilu, ketua KPU Tana Toraja, Rizal Randa mengatakan, masyarakat sebenarnya bingung membedakan antara manipolitik dengan pospolitik, sehingga saat pospolitik dijadikan sebagai langkah elit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Sebenarnya hal ini terkait sejauh mana calon gubernur dan wagub dalam menyampaikan gagasan visi misi kepada masyarakat nantinya. Isu SARA pun dianggap jauh lebih berbahaya. Karena dampaknya akan membuat masyarakat terbelah dan bisa meradiasi ke tempat lain.
"Isu SARA yang beredar di media sosial pun akan ditindaki. Polres Tana Toraja telah melakukan kerjasama dengan Bareskrim untuk menindaki hal ini,"ujar Adi
"Tim untuk mengawasi inipun telah dibentuk yang akan memantau selama 1x24 jam didepan komputer, apabila ada penemuan akun syber yang menjurus ke isu SARA,"sambungnya
Ditambahkan pula, sebenarnya selama ini banyak laporan yang masuk namun jika masyarakat diminta menjadi saksi, sangat sulit. Semoga masyarakat yang ke depan ini, jika mendapatkan penemuan yang tidak sesuai, agar segera melaporkannya dengan dilengkapi foto ataupun video.
Dalam pertemuan ini juga ikut dideklarasikan aksi tolak pilkada tanpa politik uang dan politisasi SARA. Hadir dalam pertemuan ini Kasi Intel Kejaksaan, Amri Kurniawan dan sejumalh tamu undangan (Kris)
