"Kami menolak UU MD3 karena melecehkan dan mencedrai demokrasi. UU MD3 akan membungkam suara rakyat untuk mengkritisi dan memberi masukan kepada anggota dewan," kata Supris, Korlap aksi, Selasa (27/02).
Dikatakannya, revisi UU MD3 juga dinilai akan membungkam kebebasan berpikir para aktivis yang kritis dan berpotensi mengembalikan masa Order Baru.
"Ini akal-akalan DPR saja untuk semakin membuat mereka kebal hukum, serta anti kritik sehingga DPR menjadi institusi yang paling benar. Selain itu, UU MD3 menguntungkan para Legislator yang anti kritik dan tidak mencerminkan lagi sebagai wakil rakyat," jelasnya
"UU MD3 ini sangat menguntungkan para Legislator dan sangat merugikan bagi masyarakat, jadi kami secara tegas menolak UU MD3 tersebut,"tambahnya.
Dalam aksinya mahasiswa membakar ban dan juga membawa keranda mayat serta sejumlah spanduk yang bertuliskan "Menolak UU MD3 serta DPR sebagai tanda matinya hati nurani anggota DPR".
Dalam orasi itu, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu lokal diantaranya, penertiban rumah bernyanyi, penertiban pungutan liar (Pungli) diparkiran sekitar pasar sentral Sengkang, pengerukan gunung, serta pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sementara itu, Anggota DPRD Wajo, Sumardi Arifin selaku penerima aspirasi tersebut berjanji akan menampung semua aspirasi yang dituntut oleh PMII Cabang Wajo.
"Kami terima semua aspirasi yang dibawa oleh adik-adik PMII Cabang Wajo ini, namun beri kami waktu. Insya Allah dalam waktu 2 minggu, kami akan panggil kembali adik-adik untuk membicarakan ini," pungkasnya.
Untuk diketahui, aksi penolakan terhadap revisi UU MD3 ini dilakukan secara serentak oleh PMII se-Indonesia. (Advertorial Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
