Pasalnya, anggaran pengembangan kampung KB tersebut tidak cair dan harus kembali ke kas negara. Hal ini diduga disebabkan oleh kelalaian dari BKKBN yang menangani dana tersebut. Akhirnya, pencanangan yang dimulai di tahun 2017 tersebut, hanya mendapat julukan kampung KB tanpa program yang berjalan akibat tidak adanya dana pelaksanaan.
Wakil Ketua BKKBN Pemprov Sulsel, Rini yang ditemui saat berkunjung ke Tana Toraja mengaku kecewa saat mengetahui hal tersebut. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan bisa terjadi, karena seharusnya anggaran tersebut sudah terpakai di tahun lalu sehingga hasilnya pun terlihat.
"Seharusnya ini tidak perlu terjadi dan anggaran tersebut sudah semestinya terpakai sesuai peruntukannya karena itu semua demi peningkatan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Rini.
Sementara itu, Kepala BKKBN Tana Toraja, Kristian Talebong mengakui program tersebut tidak berjalan. Ia menjelaskan bahwa ada sedikit kesalahan teknis yang membuat anggaran tersebut tidak dapat dicairkan.
"Hanya kesalahan teknis," ujarnya singkat.
Program kampung KB di kabupaten Tana Toraja yang saat ini hanya dipusatkan di satu desa ini, rencananya akan ditambah di 21 titik yang termasuk dalam desa/kampung tertinggal yang perlu dibimbing dan dibina menjadi kampung KB yang sehat, cerdas, berinovasi dan terencana.
Diketahui anggaran pencanangan kampung KB Kabupaten Tana Toraja berjumlah sekira Rp90 juta. (Kris)
