Salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Wajo Andi Rahmat Munawar mengatakan, pihaknya berusaha sehingga tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, tentunya dengan membangun kesepahaman terhadap aturan yang ada.
"Pers nantinya bisa menjadi mitra pengawas untuk menyebarluaskan regulasi ini ke masyarakat. Di mana pengawas membutuhkan partisipasi masyarakat, karena akan lebih baik mencegah daripada menindaki,"ujarnya
"Mari kita sama-sama memerangi money politic. Dalam hal ini, bentuk kampanye harus kita awasi bersama, dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada,"sambungnya
Dikatakannya, panwas boleh diundang oleh partai atau tim pemenangan dalam pembekalan saksi. Akan tetapi haram hukumnya panwas menerima honor dari kegiatan itu.
"Kami sudah digaji negara. Jadi kami membantu semua tanpa terkecuali agar saksi-saksi memiliki pemahaman yang sama dengan pihak KPPS,"tuturnya
Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan, pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota menjadi lembaga permanen yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota.
"Setelah berubah menjadi lembaga permanen, menjadi Bawaslu nantinya akan ada penambahan anggota dari tiga menjadi 5 orang untuk Kabupaten/kota. Khususnya, pengawas Kecamatan tetap beranggotakan 3 orang," ujar Andi Mallarangeng
Lanjutnya, dari regulasi tersebut fungsi lembaga Bawaslu di dalamnya ada unsur pencegahan, penindakan serta memutuskan (peradilan). Kata dia, meski demikian akan tetap mengedepankan fungsi pencegahan.
"Fungsi tersebut harus tetap dijalankan sesuai kewenangan berdasarkan UU, tetapi akan tetap mengedepankan fungsi pencegahan," ungkapnya. (Iss)
