 |
Bachrianto Bahtiar saat tampil di Hanura |
RAKYATSATU.COM, PALOPO - Saat mengikuti Fit and Propertest di Partai Hanura Bachrianto Bachtiar menjadi bakal calon paling pertama dan terlama memaparkan pemikirannya.
Secara gamblang Balon Bupati dari kaum akademisi ini, menyebut jika Luwu sekarang secara fisik memang sudah tampak ada kemajuan tetapi masih perlu dibenahi. Salah satunya adalah pertama, jika berbicara mengenai jalan yang selalu rusak, sebagian besar orang selalu berpikir pasti spek konstruksinya dikurangi dalam artian dikorupsi, Bisa jadi. Tapi Faktanya, beban jalan itu memang terlalu berat.
Menurutnya, cepat rusaknya jalur Trans Sulawesi karena ada hubungannya dengan jalur laut yang terabaikan. Misalnya, produksi hasil- hasil perkebunan, manufaktur, sayur- sayuran, dan aneka mineral, besi hingga suku cadang kendaraan dan otomotif yang diangkut dari Surabaya dengan kapal laut menuju ke Makassar.
Kemudian dibawa ke daerah termasuk Luwu lewat darat dengan tonase kendaraan yang super berat, sementara saluran air drainase jalan tidak memadai untuk mengalirkan air saat turun hujan, sehingga air kerap menggenang dan membuat permukaan jalan terkikis dan banyak bagian jalan yang rusak dan berlobang.
Jadi, apa penyebabnya jalur Trans Sulawesi seakan menjadi proyek abadi? Mudah dibaca. Bayangkan kalau semua hasil produksi tersebut setiap bulannya dikirim ke Luwu, Palopo, hingga Sulawesi Tengah dengan truk-truk besar? Jelas cepat rusak. Mengapa pemerintah tak memilih jalur laut dan membuat gudang di Luwu? Kuncinya ada di pemerintahan sendiri, papar Dosen FIKP Unhas ini.
Bachrianto yang juga seorang konsultan pembangunan mengungkapkan jika dirinya sudah bertemu dengan beberapa calon gubernur untuk mensinkronisasikan program. Ia tahu persis mengapa jalanan hampir setiap tahun rusak. Ia juga tahu kondisi-kondisi logistik di Sulawesi Selatan. Ia juga mengerti mengapa birokrasi-birokrasi pemerintah pusat dan daerah saling mengunci.
"Maka jika dipercaya sebagai Bupati di Luwu, selain program pemberdayaan jalan tol laut, mengaktifkan ekonomi maritim di beberapa titik di Kabupaten Luwu, semua kebijakan Pemerintah yang sudah ada dan berkaitan dengan ekonomi kerakyatan akan diurai, dirapihkan kembali, direinvestasi lagi "Kata Bachrianto
Baginya, untuk Pemimpin yang tangkas, diperlukan agility management yang merapihkan dan mendinamisasikan cara kerja birokrasi. Kalau tidak begitu, jalur trans sulawesi hanyalah salah satu akibat yang masyarakat keluhkan setiap setahun sekali, yaitu saat mereka jalan buat mudik.
Kedua, mengenai tingkat kemiskinan yang masih besar di Kabupaten Luwu, Pak Dosen begitu masyarakat Luwu banyak memanggilnya mengatakan sudah lebih dari 20 tahun ia bergerak mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, Jika ditelaah lebih jauh, kemiskinan di Luwu pada dasarnya merupakan fenomena pedesaan, lebih khusus lagi pertanian. Sebagian besar penduduk miskin di Luwu adalah mereka yang tinggal di sekitar daerah pedesaan. Dan mudah untuk diduga, sebagian besar mereka bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani.
“Jadi kemiskinan ini penyebab utamanya ada di sektor pertanian. Jika sektor pertanian berhasil maka 80 persen penduduk yang di sektor ini mestinya berhasil. Tapi karena tidak berhasil sehingga sektor pertanian menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Luwu” katanya.
Hal yang paling penting dirubah adalah mindset berpikir Pemerintah. Bukan dengan membuat program-program pertanian, tapi Petani yang diurus. Menyiapkan tenaga pendampingan yang profesional sesuai dengan bidangnya. Program revitalisasi dan industrialisasi pertanian dengan konsep petik-olah-kemas-jual, itu harus satu rangkaian. Dalam arti yang lebih luas, Petani diurus tidak sekadar soal produksi, pembagian alat dan mesin pertanian, atau pemberian pupuk.
Petani diurus artinya bicara tentang Kedaulatan pangan yakni tentang pemberdayaan petani yang memiliki hak mendefinisikan sistem pangan untuk mereka sendiri, dan daerahnya. Dengan demikian, karena petaninya yang diurus, perlu pendampingan secara berkelanjutan untuk mengentaskan masyarakat miskin pedesaan.
Pendampingan yang dilakukan kepada petani, selain untuk menstabilkan harga, juga diharapkan hasil panen tersebut cepat dipasarkan. “Petani diurus oleh pemerintah hingga proses pemasaran hasil panen, agar bisa terjual cepat dan petani dapat hasilnya,” ungkap Bachrianto.
Jika masalah infrastruktur dan masalah pertanian ini sudah dibenahi dengan baik, dengan tenaga pendampingan profesional sudah ada, bisa dipastikan kelompok miskin mendapat prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi, dan mendapat keuntungan yang layak dari aktivitas ekonomi masyarakat Luwu papar Bachrianto di hadapan panelis partai Hanura Drs H Ansar Pandaka M.Si, Sahar, SH, MH, H Arifuddin, SE, M.Si, Rahmat Hidayat, SE, Mustagfir Sabry. (Rls/irmus)
