RAKYATSATU.COM, BULUKUMBA - Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba, Tomy Satria
Yulianto, meminta momentum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahun sebaiknya dimanfaatkan betul oleh pemerintah desa dan kecamatan, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja.
"Mari jadikan Musrenbang ini sebagai wadah menyampaikan aspirasi kebutuhan prioritas dari desa masing-masing," kata Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto saat membuka Musrenbang Kecamatan Bulukumpa, di gedung Masagena Tanete, Senin (27/2).
Tomy berharap, para kepala desa agar saat Musrenbang Desa melibatkan partisipasi berbagai elemen warga, bukan hanya keluarga, kolega dan kelompoknya kepala desa saja diundang, namun semua perwakilan dihadirkan.
"Bisa jadi kemiskinan daerah kita ini tidak berkurang, oleh karena program kegiatan yang dilaksanakan tidak menyasar warga miskin, itu karena saat Musrenbang mereka tidak dilibatkan," harap Tomy
Menurut Tomy, sekarang tidak ada ada lagi alasan, bagi pemerintah desa mengeluhkan kurang anggaran. Tahun 2017 ini pemerintah desa rata-rata mendapatkan anggaran desa 1,5 milyar rupiah dari ADD dan BDD, tinggal bagaimana pak kades merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desanya.
"Justru sekarang ini bagaimana kita memikirkan kelurahan karena mereka tidak mendapatkan anggaran seperti desa," kuncinya. (edy)
Yulianto, meminta momentum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahun sebaiknya dimanfaatkan betul oleh pemerintah desa dan kecamatan, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja.
"Mari jadikan Musrenbang ini sebagai wadah menyampaikan aspirasi kebutuhan prioritas dari desa masing-masing," kata Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto saat membuka Musrenbang Kecamatan Bulukumpa, di gedung Masagena Tanete, Senin (27/2).
Tomy berharap, para kepala desa agar saat Musrenbang Desa melibatkan partisipasi berbagai elemen warga, bukan hanya keluarga, kolega dan kelompoknya kepala desa saja diundang, namun semua perwakilan dihadirkan.
"Bisa jadi kemiskinan daerah kita ini tidak berkurang, oleh karena program kegiatan yang dilaksanakan tidak menyasar warga miskin, itu karena saat Musrenbang mereka tidak dilibatkan," harap Tomy
Menurut Tomy, sekarang tidak ada ada lagi alasan, bagi pemerintah desa mengeluhkan kurang anggaran. Tahun 2017 ini pemerintah desa rata-rata mendapatkan anggaran desa 1,5 milyar rupiah dari ADD dan BDD, tinggal bagaimana pak kades merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desanya.
"Justru sekarang ini bagaimana kita memikirkan kelurahan karena mereka tidak mendapatkan anggaran seperti desa," kuncinya. (edy)
