Covid-19 di Wajo Semakin Mengkhawatirkan, PHI Aspirasi ke DPRD

Pelita Hukum Independent (PHI) Kabupaten Wajo melakukan aspirasi di DPRD Wajo

RAKYATSATU.COM, WAJO – Tingginya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Wajo membuat Pelita Hukum Independent (PHI) Kabupaten Wajo melakukan aspirasi di DPRD Wajo.

Dalam aspirasinya, Ketua PHI Kabupaten Wajo, Sudirman mengatakan, saat ini semangat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) semakin menurun, sementara penyebaran Covid-19 semakin meningkat.

Menurut Sudirman, penegakan Protokoler Kesehatan (Prokes) sudah tidak diperketat seperti awal munculnya Virus Corona pada bulan Maret lalu, padahal ini adalah tanggung jawab bersama.

“Penyebaran virus ini semakin mengkhawatirkan, sementara semangat untuk mencegah penyebaran virus ini semakin menurun, hanya Satpol PP yang tetap konsisten,” ujar Sudirman, Selasa 19 Januari 2021.

Advokat ini berharap agar pemerintah memberikan perlakuan yang sama, baik kepada instansi, lembaga, maupun masyarakat dalam penerapan Prokes.

Sudirman mencontohkan salah satu lembaga Perbankan di Wajo, yang karyawannya terkonfirmasi positif, akan tetapi kantornya tidak ditutup. Bahkan terkesan ditutupi. Sementara Kantor Pengadilan menutup kantornya 2 hari, karena ada pegawainya yang terpapar.

“Tidak ada keterbukaan informasi, padahal Bank adalah tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, minimal ada informasi yang dipajang diluar,” ujarnya.

Sudirman juga menyoroti kurang patuhnya rumah-rumah makan dalam menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun, sehingga dia mengusulkan adanya pembatasan jam operasional untuk rumah makan.

“Perlu ada pembatasan jam operasional untuk rumah makan, kalau melanggar perlu ada sanksi, baik penutupan maupun pencabutan izin usaha,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap pemerintah memperketat ijin untuk pesta pernikahan dan hajatan, karena diyakini terjadinya kerumunan di pesta bisa berpotensi terjadinya penularan virus Corona.

“Ijin untuk pesta mesti diketahui Kepala Desa dan Lurah, dengan berpedoman aturan dari atas,” katanya.

Yang tak kalah penting, kata Sudirman, pemerintah harus menjadi contoh dalam penerapan Prokes, batasi acara-acara yang sifatnya seremonial dan mengundang kerumunan orang.

“Kami harap pemerintah bisa jadi contoh, batasi acara yang sifatnya hanya seremonial,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kadis Kesehatan Kabupaten Wajo, drg Armin mempunyai harapan yang sama dengan PHI.

Katanya, Satgas Covid-19 Wajo berharap ada edaran yang bisa membatasi kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Baik dari pembatasan waktu maupun jumlah orang.

“Saya berharap adanya pembatasan operasional dan jumlah orang dalam sebuah kegiatan, karena bertambahnya terkonfirmasi positif berasal pesta dan keramaian,” ucapnya.

Terkait penutupan kantor, lanjut Armin, yang karyawannya terpapar corona, berdasarkan pedoman penanganan Covid-19 yang baru, kantor tidak mesti ditutup, cukup disterilkan saja, dan yang terpapar segera dirawat atau diisolasi.

“Berdasarkan buku pedoman yang baru, kantor tidak perlu ditutup, cukup disterilkan saja,” tuturnya.

Sementara Ketua Tim Penerima aspirasi, Taqwa Gaffar mengajak kepada pemerintah dan seluruh masyarakat untuk memulai melaksanakan Prokes secara ketat selama 14 hari ke depan.

Taqwa berharap dengan pemberlakuan Prokes ini, Kabupaten Wajo bisa kembali berstatus hijau.

“Mudah-mudahan dengan pemberlakuan Prokes ini, bisa menurunkan status Wajo dari orange jadi hijau lagi,” harapnya.