Kasus Cipika-Cipiki Belum Ada Kejelasan, PHI Wajo Mengadu ke DPRD

RAKYATSATU.COM, WAJO – Kasus cipika-cipiki yang melibatkan oknum Kepala Desa Lempong, AK, terhadap salah seorang Mahasiswi yang terjadi pada Minggu 12 Juni 2020 lalu hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Hal inipun dipertanyakan Lembaga Pelita Hukum Independent (PHI) Kabupaten Wajo, saat aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Selasa (16/02/2021).

Ketua PHI Wajo, Sudirman mengatakan sudah 2 kali Kejaksaan mengembalikan berkas ke penyidik untuk diperbaiki dengan alasan belum memenuhi unsur.

“Dua kali berkas BAP dikembalikan, alasannya belum lengkap. Kadang jaksa berdalih bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian dan juga beralasan belum memenuhi unsur kekerasannya,” ujarnya.

Dikatakannya, kasus cipika-cipiki ini harus ada kejelasan. Apalagi korban dan pelaku sudah mengakui perbuatannya. Bahkan, dua saksi ahli yaitu ahli bahasa dan ahli pidana juga sudah memberikan keterangan bahwa telah terjadi tindakan pidana pencabulan.

“Pasal yang disangkakan yaitu pasal 289 KUHP harus disertai dengan unsur kekerasan, dan itu juga sudah terpenuhi, karena ada aksi saling tarik menarik saat AK mencium korban AP. Harusnya Jaksa hadir di tempat ini untuk memberikan penjelasan,” jelasnya.

Sudirman menilai kasus ini perlu mendapat perhatian, karena pelakunya adalah Kepala Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan. Sementara korbannya adalah perwakilan akademisi yang sedang melakukan tugasnya di Desa Lempong.

Harusnya, kata Sudirman, Bupati dan DPRD Wajo memberikan sanksi tegas atas perbuatan Kepala Desa tersebut, jangan malah sebaliknya.

“Bupati tidak boleh diam, seharusnya Kepala Desa Lempong dikasih sanksi tegas,” ungkapnya.

Sudirman mengaku mengkhawatirkan dampak buruk yang akan terjadi, jika kasus hukum berupa dugaan pencabulan yang dilakukan oknum Kepala Desa Lempong, terhadap salah seorang Mahasiswi, tidak berlanjut proses hukumnya.

“Jika kasus dugaan pencabulan ini tidak lanjut, maka akan berdampak buruk di masa yang akan datang. Kasus ini akan menjadi contoh, bahwa jika kita mencium seorang perempuan, maka kita tidak akan diproses hukum,” jelasnya.

Aktivis PHI lainnya, Abdul Kadir Nongko sangat menyayangkan tidak singkronnya pendapat Penyidik dan Jaksa dalam penanganan kasus ini.

Padahal, katanya, banyak kasus serupa yang sudah ditangani dan disidangkan di pengadilan.

“Harusnya Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut, singkron dalam menangani kasus cabul ini. Tapi kenyataannya mereka punya keyakinan yang berbeda,” ucap Kadir.

Ditempat yang sama, Kanit Lidik III Sat Reserse Polres Wajo, Iptu A Irfan Fahri, yang hadir mewakili Kapolres Wajo, mengaku sudah memproses kasus ini sesuai dengan prosedur yang ada.

Menurut Irfan, penyidik sangat serius dan berhati-hati menangani kasus ini. Penyidik sudah bekerja “berdarah-darah” untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi dikemudian hari.

“Selaku penyidik kami sangat yakin, kasus ini sudah memenuhi unsur, 2 alat bukti sudah ada, kita juga sudah meminta keterangan saksi ahli bahasa dan ahli pidana,” ujarnya.

Bahkan lanjut Irfan, sebelum masuk tahap penyidikan, 4 kali dilakukan gelar perkara untuk mendalami kasus ini.

Tapi, kata Irfan, keyakinan penyidik, tidak sama dengan keyakinan Jaksa, sehingga berkas ini sudah 2 kali bolak balik dari penyidik ke Jaksa.

Sementara Ketua Tim penerima aspirasi DPRD Wajo, Taqwa Gaffar menyebut kasus ini bukan domain dari DPRD Wajo.

“Kasus ini bukan domain DPRD Wajo, karena sudah berproses hukum, tapi tidak ada salahnya kita silaturahmi dan berdiskusi dalam forum ini,” ujarnya.

Legislator fraksi Nasdem ini berharap, aparat penegak hukum dapat memproses kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami dari DPRD Wajo tetap berharap dan mempercayakan aparat hukum untuk menyelesaikan kasus ini,” harapnya.

Sekadar diketahui, pada aspirasi yang digelar PHI Wajo ini, tak satupun dari pihak Kejaksaan Negeri Wajo yang hadir.