Home / Daerah

Kamis, 15 April 2021 - 23:31 WIB

Wabup Maros Buka Rakor Penyusunan Strada Pencegahan Perkawinan Anak

RAKYATSATU.COM, MAROS – Wakil Bupati Maros Hj Suhartina Bohari (HaTi) membuka rapat koordinasi penyusunan Strategi Daerah (STRADA) pencegahan perkawinan anak di Baruga B, Kantor Bupati Maros.

“Tidak lagi diperbolehkan pernikahan anak di usia dini, siapapun mempelainya yang masih berusia anak, karena pernikahan usia anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM),” kata Suhartina Bohari.

Lebih lanjut dia menjelaskan, perkawinan anak selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan indeks kedalaman kemiskinan.

Wabup Maros Buka Rakor Penyusunan Strada Pencegahan Perkawinan Anak

Suhartina menambahkan jika perkawinan anak dibiarkan, akan berdampak bagi pendidikan, pasti banyak yang putus sekolah, karena, kata dia, sebahagian besar anak yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya.

“Dampaknya juga pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa, karena kondisi rahimnya rentan,” kata Suhartina.

Dikatakan wabub dampak dari perkawinan jika ditinjauh dari segi ekonomi maka anak tersebut harus bekerja menafkahi keluarganya.
“Dia harus bekerja dengan keterbatasan, misalnya dengan mengandalkan ijazah, keterampilan dan kemampuan yang rendah sehingga penghasilannya juga pasti rendah. Nah, jika dicermati dari dampaknya, maka kita harus merusmuskan strategi daerah untuk mencegah perkawinan anak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suhartina Bohari menekankan dilakukan upaya dan strategi pencegahan terkait perkawinan anak di Kabupaten Maros dan meminta DPPPA agar segera merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan sesuai regulasi yang ada.

Dia berharap, Maros bisa menjadi contoh kabupaten yang mampu menekan masalah perkawinan anak dan melakukan praktik terbaik dalam melakukan pencegahan perkawinan terhadap usia anak di bawah 19 tahun.

“Apalagi Maros sudah memiliki Perda No 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

 

Share :

Baca Juga

Daerah

Astina Wardany : Terimakasih BPJS Kesehatan, Berkatmu Saya Dapatkan Pelayanan yang Baik

Daerah

Turnamen Futsal Pemuda Pancasila Cup 2, Peserta Wajib Vaksin

Daerah

Polres Luwu Baksos Kepada Warga Terdampak Covid-19

Daerah

Peringatan HLUN, Andi Seto Sebut Lansia Harus Jadi Mentor

Daerah

Dapat Kabar Duka Cita di Sibulue, Baznas Bone Bantu Perlengkapan Jenazah

Daerah

Sekolah Segera Dibuka, Guru Wajib Bebas Covid

Daerah

35 Tahun Menjabat Sebagai ASN, Ini Pesan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sinjai

Bone

Personel Korem 141/Tp Gelar Upacara Bendera, Ini Pesan KASAD