Kemenkumham Gelar Seminar, Menteri Yasonna : Hasilnya Akan Dimanfaatkan Sebagai Rumusan Kajian

Kemenkumham  menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasiona

RAKYATSATU.COM – Dalam rangka merayakan Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Kamis (14/10/2021).

Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan di Graha Pengayoman Kementrian Hukum dan HAM secara luring dan daring melalui zoom dengan tujuan mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif dan ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Pada giat ini juga di hadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin yang berperan sebagai Keynote Speaker. Wapres menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

Lanjut Ma’ruf Amin, bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan. “Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” katanya.

Keynote Speaker Wapres RI Ma’ruf Amin pada Seminar Nasional Kemenkumham

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly juga menyampaikan, bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.