Home / Daerah

Rabu, 14 Juli 2021 - 17:13 WIB

Kejari dan BPJS Kesehatan Wajo Bersinergi Dalam Penegakan Kepatuhan Badan Usaha 

RAKYATSATU.COM, WAJO – Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Melalui amanat tersebut, BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Wajo melakukan kegiatan sosialisasi terpadu badan usaha di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Selasa (13/07/2021) kemarin.

 

BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri memiliki sinergitas terkait pemberian bantuan hukum guna mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional bantuan hukum yang dapat diberikan antara lain, pertimbangan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya.

 

“Bahwa Badan Usaha yang dipanggil pada kegiatan kali ini merupakan badan usaha yang memiliki tunggakan iuran dan wajib diselesaikan, jika tidak, maka ada sanksi yang akan didapatkan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” jelas Ardiansyah, Kasidatun Kejari Kabupaten Wajo dalam sambutannya.

 

“Sehingga harapannya dari kegiatan hari ini akan menghasilkan output yaitu komitmen Badan Usaha supaya segera Mendaftarkan diri dan seluruh pegawai serta anggota keluarganya, Memberikan data yang lengkap dan benar., dan Membayar iuran JKN tepat waktu,” tambahnya.

 

Adapun objek pengawasan kepatuhan Jaminan Sosial adalah kewajiban pendaftaran, penyampaian data dan kewajiban pembayaran Iuran.

 

Berdasarkan UU nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 disebutkan bahwa Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS serta Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 55 terkait dengan Sanksi pidana bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak satu miliar Rupiah.

 

“saya mengapresiasi kepada Kejaksaan Negeri Wajo dalam dukungannya untuk mensosialisasikan kewajiban pelaku usaha mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, sesuai amanah undang-undang dimana mewajibkan pelaku usaha memberikan jaminan kesehatan kepada dirinya dan karyawannya. Harapannya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri wajo dalam sosialisasi ini maka seluruh badan usaha di Kabupaten wajo bisa segera mendaftarkan diri dan karyawannya,” tutur Sri Wahyuni, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo.

Share :

Baca Juga

Advertorial

Wabup Maros Ingin Situs ‘To Manurung Karaeng LoE ri Pakere’ di Revitalisasi

Daerah

Bersama Korem 141/Tp, Pemkot Palopo Antisipasi Bencana Banjir

Daerah

Sekwan dan Ketua DWP DPRD Sinjai Ikuti Kegiatan Silaturahmi Plt Gubernur

Daerah

BPBJ Soppeng Adakan FGD, Bahas Perpres

Daerah

Kobarkan Semangat Kemerdekaan RI Ke 76, Brimob Bone Kibarkan Sang Merah Putih di Puncak Gunung dan Dasar Laut

Daerah

Mengintip Cara Brimob Bone Jaga Kebugaran dan Imun Tubuh

Daerah

Walikota dan Jajaran Pejabat Tanjungbalai Serahkan Bantuan Kepada Korban Bencana

Daerah

Rekam Medis Inaktif RSUD Maros Dimusnahkan