Home / Daerah

Rabu, 14 Juli 2021 - 17:13 WIB

Kejari dan BPJS Kesehatan Wajo Bersinergi Dalam Penegakan Kepatuhan Badan Usaha 

RAKYATSATU.COM, WAJO – Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Melalui amanat tersebut, BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Wajo melakukan kegiatan sosialisasi terpadu badan usaha di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Selasa (13/07/2021) kemarin.

 

BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri memiliki sinergitas terkait pemberian bantuan hukum guna mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional bantuan hukum yang dapat diberikan antara lain, pertimbangan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya.

 

“Bahwa Badan Usaha yang dipanggil pada kegiatan kali ini merupakan badan usaha yang memiliki tunggakan iuran dan wajib diselesaikan, jika tidak, maka ada sanksi yang akan didapatkan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” jelas Ardiansyah, Kasidatun Kejari Kabupaten Wajo dalam sambutannya.

 

“Sehingga harapannya dari kegiatan hari ini akan menghasilkan output yaitu komitmen Badan Usaha supaya segera Mendaftarkan diri dan seluruh pegawai serta anggota keluarganya, Memberikan data yang lengkap dan benar., dan Membayar iuran JKN tepat waktu,” tambahnya.

 

Adapun objek pengawasan kepatuhan Jaminan Sosial adalah kewajiban pendaftaran, penyampaian data dan kewajiban pembayaran Iuran.

 

Berdasarkan UU nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 disebutkan bahwa Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS serta Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 55 terkait dengan Sanksi pidana bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak satu miliar Rupiah.

BACA JUGA :  Prajurit Korem 141/Tp dan Balakrem 141/Tp Gowes Bersama

 

“saya mengapresiasi kepada Kejaksaan Negeri Wajo dalam dukungannya untuk mensosialisasikan kewajiban pelaku usaha mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, sesuai amanah undang-undang dimana mewajibkan pelaku usaha memberikan jaminan kesehatan kepada dirinya dan karyawannya. Harapannya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri wajo dalam sosialisasi ini maka seluruh badan usaha di Kabupaten wajo bisa segera mendaftarkan diri dan karyawannya,” tutur Sri Wahyuni, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo.

Share :

Baca Juga

Sinjai

Bupati Andi Seto Himbau Masyarakat Waspada Potensi Bencana Angin Kencang

Bone

Tim Audit Idam XIV Hasanuddin Periksa Para Bendahara Staf Korem 141/Tp

Daerah

Pemkab Sinjai Jamin Ketersediaan Daging Sapi Hingga Idul Fitri

Sinjai

Keluarga Besar Bupati Sinjai Yasinan dan Tahlilan Kenang Andi Rudiyanto Asapa

Daerah

Danrem 141/Tp Pimpin Sidang Parade Catar Akmil, Segini Pesertanya

Wajo

Personel dan PNS Kodim 1406/Wajo Dapatkan Materi Operasi Gaktib Terkait Ini

Daerah

Covid-19 di Lutim Tercatat 22 Kasus Baru

Daerah

Bupati Soppeng Siap Jadi Orang Pertama Divaksin