Camat Barebbo Berlakukan PPKM Mikro, Semua Desa dan Kelurahan Bentuk Posko

Rapat pembahasan PPKM Mikro di Aula Kantor Kecamatan Barebbo

RAKYATSATU.COM, BONE – Guna mengendalikan penularan Covid-19 yang semakin menjadi-jadi dan menindaklanjuti himbauan Bupati Bone, Camat Barebbo Kabupaten Bone memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro). PPKM Mikro ini diberlakukan serentak di 17 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Barebbo.

Camat Barebbo, Andi Muh Ikbal saat ditemui Minggu (14/3/2021), menjelaskan, ada beberapa kriteria zonasi yakni Zona hijau bagi desa/kelurahan yang tidak ada kasus Covid 19 dan zona kuning yang ada penderita Covid-19 tetapi tidak melebihi dari batas, seperti hanya 1 sampai 2 orang dan zona merah apabila mencapai 5 orang di desa/kelurahan tersebut. Makanya jika zona merah akan diberlakukan pembatasan jam.

“Setiap desa/kelurahan bahkan sampai ke RT/RW harus membentuk posko PPKM Mikro dan melakukan pelaporan setiap hari terkait kondisi di wilayahnya masing-masing,” jelas Andi Muh Ikbal.

Posko PPKM Mikro Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo

Lanjutnya lagi, jika PPKM yang dulu sempat diberlakukan mengatur secara lebih luas mulai dari pembatasan kapasitas kantor hingga jam tutup mall hingga supermarket, pada PPKM Mikro kali ini akan mengatur lebih detail hingga tingkat RT, RW.

Selain itu, di PPKM Mikro dilakukan pembentukan pos komando (posko) penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

Posko ini bertugas untuk melakukan pengendalian COVID-19 di suatu kelurahan/desa, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan (prokes), penegakan prokes, pendataan pelanggaran prokes, hingga pelaporan perkembangan penanganan COVID-19 secara berjenjang ke level atas.

“PPKM Mikro akan dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Posyandu, Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karang taruna serta relawan lainnya,” ujar Andi Muh Ikbal.

Ia menambahkan kebijakan ini tujuannya untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang semakin menjadi-jadi. Melalui PPKM mikro, pengendalian akan ditekan di level terkecil, yakni RT/RW atau desa dan kelurahan.

Oleh karenanya, dibutuhkan pembentukan posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi, pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19.

“Semua desa/kelurahan kita bentuk posko PPKM Mikro untuk mengoptimalkan pengendalian pengurangan penularan Covid 19. Bahkan sampai tingkat RT/RW dengan metode pendekatan humanis, gotong royong dan sosiologis,” pungkasnya.