Pelajar Pergis Ganra Tidak Diperbolehkan PTM Jika Belum Vaksin

Wakil Bupati Soppeng, Ir Lutfi Halide saat memantau pelaksanaan Program Vaksinasi Merdeka dengan sasaran Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah bersama Presiden RI dan Kapolri di Ponpes Ganra

RAKYATSATU.COM, SOPPENG – Sejumlah wali murid dari sekolah Pondok Pesantren Perguruan Islam (Pergis) Ganra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan aturan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Ganra. Pasalnya, anak-anak dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jika tidak mengikuti vaksinasi.

“Ada beberapa siswa di MTs Pergis yang tidak di vaksin karena alasan masing-masing. Pada saat pembelajaran tatap muka, pihak sekolah menyampaikan bahwa siswa yang tidak di vaksin tidak diizinkan datang ke Sekolah, tetap di rumah belajar Online,” kata Ari kepada Media.

Dirinya juga menanyakan terkait dasar dari aturan tersebut. “Ternyata tida ada edaran dari Dinas. Melainkan Kepala Sekolah MTs dan Pimpinan Pondok yang bikin aturan. Ini jelas merugikan anak-anak yang harusnya belajar dengan tatap muka,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Soppeng H Fitriadi saat dihubungi mengatakan, dirinya baru mengetahui hal itu dan tidak menerima tembusan untuk instansinya.

“Tidak ada tembusannya masuk kantor itu, dan saya baru tau kalau ada seperti itu,” kata H Fitriadi, Jumat (10/9/2021).

Terkait pesoalan tersebut, Pergis Ganra yang masih menjadi binaan Kemenag Soppeng, dirinya menjelaskan hal itu merupakan kebijakan dari pondok pesantren tersebut. “Terkiat aturan sendiri, saya rasa itu merupakan kebijakan dari pondoknya sendiri. Mungkin mereka takutkan adanya siswa bercampur antara yang sudah di vaksin dan belum,” jelasnya.

Mengenai persyaratan utama dan harus vaksin untuk mengikuti pelajaran utama untuk ikut belajar, H Fitriadi menegaskan hal itu tidak boleh dijadikan acuan. Pasalnya, vaksinasi anak memiliki aturan sendiri seprti kategori umur.

“Kalau memang ada bahasa wajib, itu perlu di klarifikasi apa regulasinya. Tapi kalau himbauan, silahkan. Kalau mau di vaksin alhamdulilah, kalau belum mau diapa. Namanya himbauan boleh iya, boleh tidak, dan hukumnya mubah,” terangnya.

“Jadi bisa saja itu agar tidak ada campur aduk antara sudah dan belum vaksin. Tapi masih bisa melakukan pemeriksaan dan mendapatkan Keterangan Dokter dengan maksud bisa belajar tatap muka,” lanjutnya.

Sementara Kepala Madrasah Tsanawiyah Pergis Ganra Kaharuddin mengatakan, terkait keluhan orang tua wali itu, ialah berdasarkan dari aturan Pondok. Disampaikan bahwa anak-anak atau santri maka tidak disamakan semua karena ada beberapa yang bermukim di pondok.

“Jadi tidak bisa dicampur, anak-anak yang belum mendapatkan keterangan hasil screaning dari Kesehatan dan juga belum di vaksin,” kata dia.

Kedati aturan tersebut, para anak didik pada Pergis Ganra tetap menerima hak pembelajaran namun sistemnya berbeda, yakni online. “Kedua juga masih terbatas, karena masih darurat. Bahkan saat ini kita pakai dua versi, karena kita tidak mau juga ada padatkan semua. Masih ada sekian persen murid kita lakukan (Pembelajaran,-red) masih online,” terangnya.

“Bukan persyaratan, tapi hal itu untuk mengklasifikasikan anak murid yang sudah di vaksin dan ada surat keterangan dari kesehatan untuk masuk di mukimkan di pondok. Hal itulah kita atur sebagai petunjuk teknis (Juknis) masuknya pondok anak-anak yang mau tatap muka,” sambungnya.

Masih kata Kaharuddin, aturan itu untuk menghindari bercampurnya murid antara yang sudah dan belum mendapatkan vaksinasi saat pembelajaran tatap muka. “Kondisi siswa kita disini di bawah naungan pondok, bukan sekolah pada umumnya. Itu yang perlu di garis bawahi, karena ada yang boarding (mondok), yang itu kita khawtirkan anak-anak kita mondok. Jadi harus ada pembatasan di masa darurat seperti ini,” terangnya.

Lebih jauh Kaharuddin menjelaskan, Madrasah merupakan di bawah naungan Pondok Pesantren dan merupakan dibawah naungan Yayasan. Dan segela mengenai kebiajakan dan aturan dibawah satuan pendidikan di bawahnya, merupakan otoritas dari Yayasan. “Jadi satuan pendidikan itu mengikuti apa yang diatur oleh Pimpinan pondok di bawah naungan Yayasan,” terangnya.

Sekedar diketahui, dari 252 siswa Pondok Pesantren terdapat 50 siswa yang masih mengikuti pembelajaran secara online. Sedangkan yang sudah mengikuti vaksinasi sebanyak 82 persen dari keseluruhan siswa.

Sebelumnya, Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra menjadi pusat Program Vaksinasi Merdeka dengan sasaran Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah bersama Presiden RI dan Kapolri, di Kabupaten Soppeng.