Home / Maros

Kamis, 10 Februari 2022 - 21:02 WIB

Bupati Maros Dampingi Anggota DPR RI Salurkan Bantuan Sosial

Bupati Maros Dampingi Anggota DPR RI Salurkan Bantuan Sosial

Bupati Maros Dampingi Anggota DPR RI Salurkan Bantuan Sosial

RAKYATSATU.COM, MAROS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros menggelar penuntasan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH Kementerian Sosial. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Kamis (10/2/2022).

Bupati Maros, AS Chaidir Syam merasa senang dengan hadirnya Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang beserta rombongan ke Kabupaten Maros. Kunjungan kerja Anggota DPR RI ini dalam rangka memantau langsung proses penuntasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemsos.

“Disini hadir membersamai, perwakilan kita yang terus menyuarakan agar program kepentingan masyarakat dapat terus berlanjut. Alhamdulillah, saya sangat senang bapak Samsung Niang bisa hadir secara langsung,” ungkapnya.

Seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan saat ini tengah menggenjot realisasi penyaluran bantuan sosial. Ditargetkan selambat-lambatnya dapat selesai di bulan Maret. Penyaluran bantuan di Kabupaten Maros sendiri telah dilakukan 4 tahap, dimana penyaluran tahap kelima hari ini dilakukan bekerjasama dengan Bank BNI cabang Maros.

“Tahap satu telah dilaksanakan dari 15-30 November 2021 dengan KKS terdistribusi sebanyak 7.475. Kemudian tahap kedua, 21-24 Desember 2021 dengan KKS terdistribusi 1.784. Tahap Ketiga, 6-11 Januari 2022 Sebanyak 574 KKS terdistribusi. Tahap keempat, 4-8 Februari 2022 KKS terdistribusi 610,” sebutnya.

Setelah terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 1.776 KKS telah dikeluarkan dari daftar penerima. Diantaranya 862 KKS yang ditemukan ganda bansos, 212 terdeteksi ASN/Polri, 241 pindah wilayah, terdeteksi mampu 202, dan 259 meninggal dunia.

Dirinya mengungkap sempat merasa risau, sebab di tanggal 15 November 2021 masih terdapat 15.483 KKS yang belum mendapatkan penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya di tanggal 6 Januari 2022 masih ada sekitar 5.600 KKS yang belum tersalurkan.

“Bantuan sosial ini masuk pada anggaran 2021, maka dari itu kami sempat merasa risau. Bagaimanapun, bantuan untuk masyarakat ini wajib untuk disalurkan. Untung saja saja PKSK dan para pengurus PKH ikut membantu mendata KKS yang akan menerima KPM,” bebernya.

Tersisa 3.269 KKS yang masih dalam proses penyisiran. Chaidir menegaskan, masih punya waktu 6 hari untuk mendeteksi siapa pemilik KKS tersebut.

“Masih ada 3.264 yang berusaha kami deteksi, ini dikarenakan banyak yang memiliki data ganda. Selain data ganda, terkadang ada nama yang sama tetapi NIK yang berbeda. Untuk itu saya harap masyarakat tidak ada yang berpikir bahwa ada oknum yang menahan,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota komisi VIII DPR RI, Drs.H.Samsu Niang, M.Pd merasa merasa harus turun langsung memantau penyaluran bansos ini.

“Kemarin kami telah raker dengan Mentri sosial, masih ada sekitar Rp 2 Triliun yang belum tersalurkan. Olehnya itu semua pihak harus melakukan gerakan cepat, agar dana ini bisa sampai ke pihak-pihak yang berhak menerima,” sebutnya.

Bagi masyarakat yang telah menerima bantuan, Samsu Niang menyarankan untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik mungkin.

“Bantuan ini kami berikan tunai, tapi bukan berarti bisa dibelanjakan sesuka hati. Cukup dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, khususnya sembako,” tutupnya. [Ikhlas/Arul]

Share :

Baca Juga

Daerah

Menjanjikan, Petambak di Maros Beralih ke Budidaya Kepiting Bakau

Daerah

Bupati Maros Ungkapkan Syukur Tahun Baru Islam Bisa Dirayakan

Daerah

Maros Zero Kasus Positif, Pemerintah Gencar Lakukan Vaksinasi

Maros

Bupati Maros Terima Bantuan Logistik Kesiapsiagaan dari Kemensos RI

Maros

Ribuan Kaum Dhuafa Terima Santunan dari Baznas Maros

Daerah

Begini Harapan Bupati Maros di Pemilihan Duta Anti Narkoba

Maros

Sekretariat Gudep 07.41/ 07.42 UPTD SMPN 16 Mandai Diresmikan, Ini Harapan Wabup Maros

Maros

Kunker Di Maros, Pangdam XIV Hasanuddin lakukan Ini