Home / Daerah

Rabu, 9 Juni 2021 - 10:03 WIB

BPJS Kesehatan Cabang Watampone Gelar FKPPK Tahap I

RAKYATSATU.COM, BONE – BPJS Kesehatan Cabang Watampone menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan (FKPPK) Tahap I Kabupaten Bone Tahun 2021 pada Jumat (04/06/2021) kemarin.

Forum tersebut merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kepatuhan yang diantaranya bertujuan dalam rangka tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan.

Kegiatan dihadiri oleh anggota forum yaitu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone, Kepala Seksi Intel, Kasidatun, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bone, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi, Kepala Bidang DPMPTSP, Kepala Bagian Hukum Setda Pemda Bone, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone, dan Petugas Pemeriksa.

“ Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan guna menyatukan kesepahaman, sinergi antar lembaga dengan tujuan agar kegiatan yang berkaitan dengan kapatuhan peserta, pemberi kerja ataupun instansi-instansi pemerintah berjalan optimal. Ada 3 poin penting yang menjadi goals dari kegiatan ini yaitu cakupan peserta, penegakan regulasi, pelayanan kepada peserta JKN,” tutur Andi Alamsyah, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bone mewakili Kejari Kabupaten Bone sekaligus membuka Forum.

Sementara itu Indira Azis Rumalutur, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone dalam presentasinya menyampaikan pula bahwa obyek pengawasan kepatuhan Jaminan Sosial yaitu meliputi : kewajiban pendaftaran, kewajiban penyampaian/ perubahan data dan kewajiban pembayaran iuran.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 11 disebutkan bahwa BPJS mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan social nasional,” papar Indira.

“Keterlibatan selaku pengawas dinas ketenagakerjaan ialah sebagai pendampingan kepada BPJS Kesehatan dan pembinaan kepada pekerja dan pemberi kerja, hingga saat ini Alhamdulillah pemeriksaan yang dilakukan bersama di lapangan belum ada masuk ranah hukum artinya kendala terkait kepatuhan pemberi kerja masih dapat diselesaikan secara persuasif dengan harapan menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak,” imbuh Mardiana, selaku pengawas ketenagakerjaan Provinsi.

Share :

Baca Juga

Maros

Pemkab Maros Jalin Kerjasama Dengan Yayasan BaKTI

Asahan

Usulkan 1.011 PNS Ikuti Rekapitulasi Kenaikan Pangkat, Ini Kata Kepala BKD Asahan

Daerah

Meski Pandemi, Program BSPS Sinjai Tetap Berjalan

Advertorial

Warganya Hilang Dihempas Badai di NTT, Bupati Sinjai Berikan Dukungan Moril ke Keluarga Korban

Advertorial

Pemprov Berikan Bantuan Sapi Ternak untuk KUBE Pedesaan, MYL Minta Dirawat dengan Baik

Daerah

Begini Upaya BPJS Kesehatan KC Watampone Wujudkan Komitmen Penerapan Tata Kelola Yang Baik di 2021

Daerah

Aktivis Anti Korupsi Nilai Tahura Dapat Tingkatkan Ekonomi Daerah

Maros

Kabar Gembira, THR ASN Maros Sudah Cair