Home / Sinjai

Senin, 9 Mei 2022 - 11:22 WIB

Gelar Rakorcam dan Silaturahmi, Camat Barebbo Hadirkan KC BPJS Kesehatan Watampone

Suasana Rakorcam dan Silaturahmi, di Aula Kantor Camat Barebbo, Kelurahan Apala, Senin (9/5/2022)/ Foto : Rasul

Suasana Rakorcam dan Silaturahmi, di Aula Kantor Camat Barebbo, Kelurahan Apala, Senin (9/5/2022)/ Foto : Rasul

RAKYATSATU.COM, BONE – Memasuki hari pertama kerja, Pemerintah Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, langsung melaksanakan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Senin (9/3/2022) di Aula Kantor Camat Barebbo, Kelurahan Apala.

Rakorcam yang dirangkaikan dengan silaturahmi dipimpin langsung Camat Barebbo, Andi Muhammad Ikbal dan didampingi Sekretaris Camat Barebbo Andi Ilham Patawari.

Dari 17 desa dan satu kelurahan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Barebbo, dihadiri 10 kepala desa (kades) dan 2 sekretaris desa (sekdes) dan 1 lurah.

Adapun para kades yang tidak hadir yakni, Kades Lampoko (tak ada pemberitahuan dan tiba di kantor camat setelah rakor ditutup) Kades Cempaniga (tidak ada pemberitahuan), Kades Baru (tidak ada pemberitahuan), Kades Talungeng (tidak ada pemberitahuan), Kades Cinnong (sakit). Sementara dua kades diwakili sekretaris desanya yakni Desa Carawali dan Desa Cingkang.

Andi Muhammad Ikbal menjelaskan bahwa Rakorcam adalah mekanisme untuk mengintegrasikan serta mengkolaborasikan sumber daya dan fungsi dari para pemangku kepentingan di kecamatan guna meningkatkan penyediaan pelayanan dasar.

Sehubungan masih adanya (5 kades yang tidak hadir), maka Camat Barebbo meminta dan menghimbau agar para kades datang semua jika ada pertemuan di kecamatan.

“Semakin banyak pertemuan dan silaturahmi maka semakin banyak pula hal-hal yang bisa dibahas. Olehnya itu, saya menghimbau dan mengharapkan agar para kades rajin menghadiri pertemuan apalagi rapat koordinasi,” harap Andi Ikbal.

“Persatuan dan kesatuan serta silaturahmi itu harus kita jaga. Jadi besok lusa saya diundang kades untuk datang ke desa dan jika saya tidak ada maka pasti ditaumitu mengapa,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan pula Sekcam Barebbo bahwa seharusnya pada setiap pertemuan agar para kades dan lurah kalau tidak terlalu memiliki kegiatan yang sangat penting maka seharusnya tidak diwakili, sebab pada pertemuan apalagi kalau Rakor banyak hal-hal yang dibahas berkaitan pemerintahan desa/lurah.

BACA JUGA :  Pemkab Sinjai Apresiasi Kegiatan Jelajah Literasi : Mari Tingkatkan Indeks Literasi

“Jadi kalau bisa, diharapkan kades/lurah agar tidak diwakili jika ada pertemuan karena kalau diwakili maka pasti akan menunggu lagi penjelasan dari sekdesnya,” ujar Andi Ilham.

Pada kesempatan itu pula, Pemerintah Kecamatan Barebbo menghadirkan Kepala Cabang (KC) BPJS Kesehatan Watampone, Indira didampingi dua (2) orang staf kantor cabang BPJS Kesehatan Watampone. Khusus pada pertemuan ini, dari awalnya lima (5) kades yang tidak hadir, menjadi empat (4), karena Kades Lampoko telah bergabung di pertemuan tersebut.

KC BPJS Kesehatan Watampone menjelaskan bahwa kehadirannya ada beberapa agenda yang akan dijelaskan yakni Kepesertaan JKN untuk Desa (Peserta Penerima Upah Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS).

“Dengan adanya regulasi tersebut maka semua aparat pemerintah desa wajib terdaftar pada JKN KIS. Sedangkan dana/anggarannya diambil dari, 1 persen upah dari pemerintah desa dan 4 persen dari Pemkab Bone,” ujar Bu Indira.

Ia menambahkan bahwa, untuk pelayanan kesehatan para aparat desa berdasarkan pendapatan atau gaji aparat desa tersebut. Bedanya dengan PNS tergantung golongan.

“Jadi aparat desa didaftarkan sesuai atau sama dengan Golongan II (dua) PNS. Haknya pun seperti PNS, cuma aparat desa mempunyai batas waktu atau tidak seumur hidup. Ia akan menjadi peserta JKN KIS Peserta Penerima Upah Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS jika masih menjadi aparat desa,” jelas Indira.

Selama peserta BPJS Kesehatan PBIJK, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sepadan dan dinon aktifkan maka harus cepat dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

“Jika ada PBI JK yang didaftarkan Kemensos yang iurannya dibayarkan Pemerintah Pusat dan tidak ada aktif maka bisa diaktifkan kembali jika non aktif waktunya tidak melebihi enam (6) bulan dan NIKnya sepadan yang dapat dicek di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bone, kalau padan maka silahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk didaftarkan dan akan diaktifkan kembali,” jelasnya lagi. [Ikhlas/Rasul]

Share :

Baca Juga

Sinjai

Safari Ramadan di Sinjai Borong, Ini Pesan Bupati

Daerah

World Cleaning Day, Pemkab Sinjai Ajak Seluruh Elemen Berprilaku Hidup Sehat

Daerah

Zainal A Hasnur Reses di Sahuneng, Janji Tindaklanjuti Usulan Masyarakat

Sinjai

Pelantikan Kades Berjalan Lancar, Bupati Andi Seto Apresiasi TNI-Polri

Daerah

TGUPP Lakukan Kunjungan di Sinjai, Pantau Persiapan Porprov Sulsel

Sinjai

Kelompok Tani di Sinjai Bakal Dapat Bantuan Benih Padi Dari Pemerintah

Advertorial

Pemkab Sinjai Gelar Musrenbang RKPD TA 2022

Sinjai

Pemkab Sinjai Tingkatkan Koordinasi Pencegahan Stunting