Home / Daerah

Kamis, 3 Juni 2021 - 18:56 WIB

Butuh Waktu Sepekan Kelurahan Apala Lunasi PBB 60 Persen

RAKYATSATU.COM, BONE – Kelurahan Apala berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekira 60 persen dalam waktu sepekan.

Hal itu dibuktikan oleh pembayaran kolektor PBB Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Hamsah ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Rabu (2/6/2021) kemarin.

Sejak lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 diserahkan Camat Barebbo Kabupaten Bone, Andi Muh Ikbal ke para Kepala Desa (Kades) dan Lurah se Kecamatan Barebbo sepekan lalu, maka sejak itu pula dilakukan pelaksanaan penarikan PBB.

Khusus Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang memiliki Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran ( DHKP ) sekira Rp. 63 juta, dalam waktu sepekan terakhir, Kamis (3/6/2021) sudah terlunasi sekira Rp. 37.836.604.

Lurah Apala Kecamatan Barebbo, Sainal Abidin menjelaskan bahwa penarikan SPPT PBB Kelurahan Apala telah dilaksanakan oleh kolektor dengan dibantu Sub kolektor PBB dan hanya butuh waktu sepekan untuk mencapai pemunasan sekira 60 persen.

Lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021

“Semoga di bulan Juni 2021 ini PBB Kelurahan Apala dapat lunas 100 persen,” harap Sainal Abidin.

Ia pun menghimbau masyarakat Kelurahan Apala untuk segera melunasi PBBnya dan mengharapkan pula kesadaran masyarakat serta sinergitas dan kerjasamanya dengan kolektor dan para sub kolektor yang ada di lapangan melakukan penagihan.

Lanjutnya lagi, bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan nama pada SPPT PBB serta yang ingin menerbitkan SPPT PBBnya agar segera ke kantor Kelurahan Apala atau menghubungi Kepala Lingkungan (Kaling) ataupun kolektor PBB.

“Jadi bagi warga yang merubah nama SPPT PBBnya maupun yang ingin diterbitkan SPPT PBBnya agar segera ke kantor atau bis juga menemui kolektor dan kalingnya masing-masing,” tegas Sainal Abidin.

BACA JUGA :  Kaswadi Jadi Pemateri Pada Pengenalan Kampus Fakultas Vokasi Unhas

Ia menjelaskan pula bahwa fungsi utama dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan.

“SPPT ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam UU tersebut dikatakan bahwa SPPT ini merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan,” jelas Sainal Abidin.

Sementara itu, Kolektor PBB Kelurahan Apala, Hamsah yang ditemui secara terpisah mengatakan bahwa, sejak pemerintahan Lurah Apala (Sainal Abidin) saat ini dirinya ada sedikit keringanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab pada tahun 2021 telah dibentuk sub kolektor oleh Lurah Apala.

“Dulu saya harus ekstra keras sebab tidak ada dibentuk sub kolektor. Saat ini Pak lurah telah membentuk sub kolektor yang diambil dari para kaling dan para Ketua RT,” ujar Hamsah.

Dan yang paling membantunya katanya adalah, saat ini warga tidak diladeni melakukan pengurusan di kantor Kelurahan Apala apabila tidak mampu memperlihatkan bukti pelunasan PBB tahun 2021.

Share :

Baca Juga

Bone

LPPTK-BKPRMI Cetak Ratusan Generasi Qur’ani

Daerah

Brimob Yon C Pelopor Lakukan Sterilisasi Masjid

Soppeng

Bupati Soppeng Lantik Ketua dan Pengurus IKA Smanca

Sinjai

Bupati Sinjai Bersama Jajarannya Silaturahmi Dengan Pejabat Dandim Baru

Advertorial

Jamin Kesejahteraan Petani dan Peternak, Pemkab Sinjai Gandeng Jasindo

Daerah

Jelang Idul Fitri, Andi Irwandi Natsir Buka Bersama Dengan Warga Arasoe

Daerah

Andi Seto Harap Pemprov Memperhatikan Ketersediaan Vaksin

Asahan

Mau Kabur ke Makassar, Pelaku Pembunuh Wanita di Asahan Ditangkap Polisi