Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Naik, Ekonom Nilai Tidak Tepat

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Menkeu Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik 2 kali lipat yang semula Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan untuk JKN kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

RAKYATSATU.COM, JAKARTA – Ekonom menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di awal 2021 ini bukan keputusan yang tepat. Alasannya, masyarakat kelas menengah tengah menghadapi tekanan yang berat sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III mulai 1 Januari 2021 tidak tepat. Sebab, di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 ini, pendapatan masyarakat tengah mengalami tekanan hebat.

“Kenaikan ini memang dibutuhkan untuk menutup defisit yang dialami BPJS kesehatan. Tapi saat ini saya kira tidak tepat karena di tengah pandemi yang berdampak sangat signifikan terhadap income masyarakat, khususnya Masyarakat kelompok bawah,” tegas dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (01/01/2021).

Untuk itu, Piter meminta pemerintah lebih kreatif dalam mencari solusi untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Mengingat masih banyak sejumlah kebijakan alternatif yang bisa di tempuh pemerintah untuk kembali menyehatkan defisit BPJS Kesehatan.

“Upaya-upaya lainnya yang bisa ditutup oleh pemerintah, seperti peningkatan kedisiplinan masyarakat membayar iuran hingga perbaikan efisiensi pelayanan kesehatan oleh rumah sakit,” ujar dia mengakhiri.

Baca Selengkapnya